Kalau misalnya memang tidak ada sumber lain, baru terpaksa tambah defisit. Tapi saya kira itu pilihan terakhir
Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan pentingnya realokasi anggaran untuk penguatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut dia, realokasi tersebut bisa berasal dari anggaran PEN maupun anggaran rutin kementerian dan lembaga untuk program yang belum akan dijalankan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Kalau misalnya memang tidak ada sumber lain, baru terpaksa tambah defisit. Tapi saya kira itu pilihan terakhir," kata Tauhid kepada Antara di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan anggaran PEN yang kemungkinan akan sulit terealisasi di tengah PPKM, seperti insentif untuk pelaku usaha, bisa direalokasi untuk perlindungan sosial dan bantuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Baca juga: Pengamat: pembiayaan melalui utang bermanfaat untuk pendanaan PEN
Begitu pula, anggaran untuk kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum bisa segera terealisasi, seperti dana untuk perjalanan dinas, yang juga memungkinkan untuk direalokasi.
"Banyak anggaran kementerian dan lembaga, yang karena PPKM dan sebagainya seperti perjalanan dinas, dihentikan. Orang di daerah juga sulit melakukan kegiatan karena PPKM dan sebagainya, takut tertular," katanya.
Namun, tambah dia, yang lebih penting adalah pemerintah mesti memastikan dana PEN terserap maksimal karena pada 2020 anggaran PEN hanya terealisasi 83,4 persen.
Di sisi lain, Tauhid memperingatkan defisit anggaran yang berpotensi melebar ketika PEN terserap dengan baik . Pasalnya, pada saat yang sama pendapatan negara sedang tertahan oleh aktivitas ekonomi yang melambat terdampak PPKM.
Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran COVID dan PEN naik jadi Rp744,7 triliun
"Risiko kalau serapan PEN normal, ada kemungkinan defisit sedikit melebar. Mungkin agak sulit ya 5,7 bisa, bisa sampai 6 (persen dari APBN) lagi, tapi ini berat, mungkin ini jalan terakhir,” imbuhnya.
Selain itu, karena fokus utama menjadikan PEN sebagai bantalan sosial, maka program-program lain untuk memulihkan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, berpotensi terhambat. Oleh karena itu, sumbangan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun.
"Biasanya distribusinya sekitar 8-9 persen, paling tinggi 10 persen, tahun ini mungkin akan menurun karena situasi menyebabkan anggaran pemerintah tidak terlalu kencang diharapkan untuk mendorong perekonomian," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN akan dinaikkan menjadi Rp744,7 triliun dari pagu semula sebesar Rp699,4 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani bayarkan insentif Rp2,9 triliun untuk 375 ribu nakes
Baca juga: Menko Airlangga: Program PEN dioptimalkan untuk kompensasi dampak PPKM
Pewarta: Sanya Dinda Susanti/Satyagraha
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2021
