Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah harus terus membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.
“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai penyesuaian kebijakan yang sering dilakukan pemerintah terkait kebijakan PPKM harus mendapat dukungan atau mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.
Baca juga: Puan sebut perlu lembaga independen awasi perlindungan data pribadi
Menurut dia, potensi penurunan kepercayaan tersebut harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga melalui proses yang bisa dipercaya masyarakat.
Puan menjelaskan upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya, misalnya penurunan jumlah pemeriksaan atau "testing" pada saat-saat krusial seperti saat ini.
“Kalau jumlah kasus harian turun, tetapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah' kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi," ujarnya.
Antisipasi tersebut, menurut Puan, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan "testing" selama masa darurat apalagi di bawah standar yang berlaku.
Baca juga: Puan Maharani minta Pemerintah cegah potensi kebocoran data vaksinasi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menilai jumlah pemeriksaan bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dipantau per daerah.
"Target 'testing' harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah," katanya.
Puan menjelaskan pemantauan atau "monitoring" data jumlah pemeriksaan per daerah sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan "buka-tutup" per daerah ke depannya.
Baca juga: Ketua DPR: Hati-hati terapkan penyesuaian PPKM level 4
Sebaliknya, menurut dia, jika jumlah pemeriksaan kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap dikhawatirkan bisa menjadi "bom waktu" kemudian hari.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
