Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi kepada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi Yogyakarta secara virtual, Rabu.
"Mungkin (perlu) semacam BLU atau apa yang (untuk) menangani. Saya minta nanti Pak Gubernur untuk berkoordinasi sebab masalah limbah ini menjadi masalah sangat penting harus diatasi. Perlu penyediaan fasilitas yang cukup," kata Wapres di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden: Intensifkan dana untuk tangani limbah medis COVID-19
Persoalan limbah medis menjadi tantangan baru yang harus mendapat perhatian seluruh pemda dan Satgas COVID-19 di daerah. Wapres menegaskan jangan sampai limbah medis tersebut menyebabkan penularan penyakit baru.
"Limbah ini menjadi persoalan karena ini juga menjadi masalah baru dalam rangka kita memutus penularan. Jangan sampai limbah ini juga menjadi sumber penularan baru, sehingga harus ditangani dengan serius," tegas Wapres.
Sementara itu, Sri Sultan mengatakan penanganan limbah B3 COVID-19 di fasilitas kesehatan atau rumah sakit di daerahnya sudah tertangani dengan baik.
Baca juga: Ketua DPD RI ingatkan buang limbah infeksius COVID-19 secara benar
Namun demikian, kendala pengolahan limbah B3 COVID-19 dari sampah medis kegiatan isolasi mandiri masyarakat perlu mendapat perhatian khusus.
"Yang kami punya problem besar itu untuk B3 di isoman (isolasi mandiri), Bapak. Kalau di rumah sakit dan sebagainya tidak ada masalah, tetapi di isoman ini (perlu perhatian khusus)," kata Sri Sultan.
Terkait masalah limbah B3 medis COVID-19 dari isolasi mandiri masyarakat, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemda dapat menyemprotkan disinfektan secara menyeluruh.
"Ada program disinfektan, Pak, yang harus dilakukan secara berkala pada tempat-tempat yang cenderung infeksius," kata Dante.
Baca juga: Komisi IV DPR dukung program KLHK tangani limbah medis COVID-19
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
