PT PLN (Persero) akan menambah investasi yang berfokus kepada pembangunan pembangkit energi baru terbarukan untuk memenuhi permintaan listrik di Indonesia yang diproyeksikan akan meningkat hingga lima kali lipat pada 2060.Dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik 4,6 persen maka kebutuhan kelistrikan pada 2060 sebesar 1.800 TWh. Berarti akan ada penambahan kapasitas pada 2060 sebesar 1.500 TWh atau lima kali lipat dari kapasitas listrik di tahun ini sebesar 300 TWh.
"Dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik 4,6 persen maka kebutuhan kelistrikan pada 2060 sebesar 1.800 TWh. Berarti akan ada penambahan kapasitas pada 2060 sebesar 1.500 TWh atau lima kali lipat dari kapasitas listrik di tahun ini sebesar 300 TWh," kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengungkapkan PLN telah merencanakan penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan untuk menutup selisih kebutuhan dan pasokan listrik tersebut.
Baca juga: Emisi karbon ketenagalistrikan di Indonesia terendah se-ASEAN
Perseroan memastikan beberapa pembangkit lama yang sudah berjalan akan masuk ke dalam program co-firing biomassa dan mengonversikan pembangkit listrik tenaga fosil dengan pembangkit listrik energi hijau untuk mengurangi pemanfaatan minyak dan batu bara yang tinggi emisi, termasuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.
Darmawan mengungkapkan PLN akan mulai memensiunkan generasi pertama PLTU pada 2030 dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, sehingga pada 2060 seluruh PLTU digantikan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
PLN telah mencanangkan banyak megaproyek pembangunan pembangkit energi hijau untuk menopang ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia.
Baca juga: PLN gencar membangun infrastruktur pembangkit listrik panas bumi
Meskipun saat ini kondisi ketenagalistrikan nasional sedang kelebihan pasokan, namun perseroan berkomitmen akan terus meningkatkan bauran energi baru terbarukan sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah.
PLN tetap mempertimbangkan kondisi supply and demand agar kondisi oversupply yang saat ini terjadi dapat membaik. Dengan kondisi saat ini keuangan perseroan cukup terbebani karena masih harus membayar listrik dari pihak ketiga yang hanya diutilisasi sebagian.
"Pemerintah menetapkan PLN harus membayar semua listrik yang dihasilkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, saat ini PLN harus cermat dalam menghitung dan mengalokasikan pasokan listrik agar tidak memberikan dampak yang jauh lebih buruk bagi keuangan," pungkas Darmawan.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021