"Hal itu tidak hanya akan mengurangi kerugian akibat bencana. Namun juga melipatgandakan manfaat ekonomi sosial dan lingkungan, ujungnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan negara dan bangsa, serta masyarakat rakyat dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Muhadjir dalam acara Rakorbangnas BMKG secara daring di Jakarta, Kamis.
Muhadjr menjelaskan kondisi Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api menjadi sebuah keniscayaan, sehingga sampai kapanpun akan dirundung bencana.
Sepanjang tahun 2020-2021, pihaknya mencatat terjadi 2.952 kejadian bencana dengan akumulasi waktu 1.500 jam. Kejadian bencana 99 persennya merupakan bencana hidrometeorologi.
Belum lagi pada 13 April 2020, pemerintah telah menetapkan penyebaran COVID-19 sebahai bencana nasional.
Muhadjir mengatakan saat ini dan hingga kedepannya, bangsa Indonesia diharapkan untuk siap menghadapi bencana yang sifatnya multisektor, multidimensi, serta yang sangat kompleks. Sehingga, dalam hal yang berkaitan mulai dari siaga bencana, tanggap bencana, rehabilitasi, sampai rekonstruksi bencana, adalah suatu hal yang harus menjadi perhatian, menjadi budaya dan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.
"Dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo, secara umum dapat kita simpulkan bahwa betapa strategis dan peranan dari BMKG dalam pembangunan Indonesia khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia," kata dia melanjutkan.
Sehingga menurut Muhadjir, sudah saatnya menjadikan informasi BMKG menjadi dasar untuk mengambil kebijakan, dan memaknai data-datanya yang akurat.
Hal tersebut juga menjadi catatan penting untuk betul-betul menempatkan kinerja BMKG guna menetapkan program strategis nasional dalam pembangunan manusia dan kebudayaan.
Baca juga: Menko PMK minta kurikulum pendidikan kebencanaan segera diajarkan
Baca juga: Kampanye peduli COVID-19, Menko PMK bagikan masker di Medan
Baca juga: Menteri PMK tinjau kesiapan RSLI tangani tambahan pasien COVID-19
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2021
