"Karena jika rencana induk tiap sektor tidak diketahui dengan baik, kami (Dinas CKTRP) juga tidak bisa mengalokasikan ruang dengan baik, akhirnya akan menjadi problem berikutnya," kata Kepala Dinas CKTRP DKI Jakarta Heru Hermawanto dalam sebuah diskusi virtual di Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Kamis.
Heru menyebutkan, tidak hanya satu-dua infrastruktur yang dibangun tanpa memiliki rencana induk yang jelas dan selaras antara satu sektor dengan sektor lainnya.
Dia mencontohkan integrasi TransJakarta dengan MRT di kawasan Blok M yang memiliki jarak antarmoda terlalu jauh satu dengan lainnya sehingga memperlama waktu transit.
"Ini PR kita semua, dalam merencanakan suatu infrastruktur, harus dipikirkan juga pengintegrasian ruang dengan pelaksanaan infrastruktur lainnya," kata Heru.
Dalam pengintegrasian transportasi, kata Heru, selain membangun kawasan berbasis transit (TOD), juga harus dipersiapkan pengintegrasian wilayah-wilayah di luar TOD dengan membangun sistem "feeder" atau pengumpan.
"Hal ini agar rencana untuk bisa memindahkan kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum dengan cara mendekatkan masyarakat ke simpul transportasi," katanya.
Baca juga: Integrasi fasilitas fisik di DKI pangkas 30-40 persen waktu perjalanan
Baca juga: DTKJ: 32,5 persen orang alami waktu perpindahan moda di atas 10 menit
"Nanti jika jalur terintegrasi sudah siap, seharusnya bangunan-bangunan yang ada di kawasan yang dilalui transportasi masal ini dibatasi betul penyediaan parkir, maksimal hanya sekian persen dari standar agar tidak kontradiksi dengan kebijakan angkutan umum masal," katanya.
Dari informasi yang didapatkan, DKI Jakarta akan memulai integrasi sistem transportasi umum termasuk pembayarannya.
Masyarakat akan mendapatkan berbagai kemudahan, keamanan, kenyamanan, kecepatan serta tarif terjangkau untuk menggunakan antarmoda transportasi umum.
Selanjutnya, bagi perusahaan operator manfaatnya adalah dapat meningkatkan jumlah penumpang, bisnis proses yang dijalankan menjadi lebih efektif dan efisien, pengelolaan aset lebih efisien serta "seamless transaction".
Bagi pemerintah, adanya integrasi ini akan menghasilkan kebijakan penerapan tarif yang tepat sasaran, mengurangi subsidi jangka panjang, mengurangi kemacetan serta memperbaiki kualitas udara Ibu Kota.
Baca juga: Mayoritas perjalanan dengan transportasi umum Jakarta dari penyangga
Baca juga: Warga DKI Jakarta keluarkan Rp500.000-Rp1.000.000 untuk transportasi
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
