Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat meminta Pemerintah dalam menerapkan setiap tahapan dari pemberlakuan kebijakan pengendalian COVID-19 di Indonesia, dilakukan secara terukur dan dengan tujuan yang jelas.
"Saya sangat berharap setiap tahapan kebijakan pengendalian COVID-19, apa pun namanya, dilaksanakan dengan langkah yang terukur dan sasaran yang jelas," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin.
Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak warga bangkitkan semangat juang lawan COVID-19
Adanya indikator yang jelas di setiap pemberlakuan kebijakan penanganan COVID-19, menurut dia, dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan evaluasi. Sehingga, di tahapan kebijakan berikutnya, tidak terjadi pengulangan terhadap kekeliruan yang sama atas penanganan COVID-19, tambahnya.
Lestari menyebutkan kekurangan dalam penanganan COVID-19 antara lain terjadi terkait jumlah sampel pengetesan dan penurunan angka kasus aktif atau positivity rate COVID-19.
Terkait pengetesan, Lestari mengatakan awalnya Pemerintah berkomitmen meningkatkan jumlah testing hingga 400.000 sampel per hari. Namun, lanjutnya, pada beberapa pekan terakhir sampel yang diperiksa hanya mampu di kisaran 100.000-150.000 per hari.
Selain itu, positivity rate di Indonesia juga belum mencapai standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) yang menetapkan di bawah lima persen.
Pada awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 3 Juli, menurut Lestari, positivity rate tercatat 25,5 persen. Pada Minggu (1/8), angka kasus aktif COVID-19 di Indonesia justru mengalami kenaikan hingga 27,3 persen, tukasnya.
Oleh karena itu, dia berharap seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah meningkatkan kinerja keras mereka untuk dapat mengatasi dan mengendalikan penularan COVID-19.
"Tanpa upaya perbaikan yang signifikan, alih-alih mengendalikan penyebaran COVID-19, setiap pekan kita malah menuai kekhawatiran dengan jumlah kasus positif yang terus bertambah dan tingkat kematian yang masih tercatat ribuan orang per hari," ujarnya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Penyesuaian PPKM harus diantisipasi secara baik
Baca juga: MPR: Percepatan vaksinasi COVID-19 harus jadi gerakan bersama
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
