Dengan rincian realisasi klaster kesehatan Rp65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial sebesar Rp91,84 triliun dari Rp186,64 triliun,
Menteri Koordinator *Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp744,75 triliun.
“Dengan rincian realisasi klaster kesehatan Rp65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial sebesar Rp91,84 triliun dari Rp186,64 triliun,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring Evaluasi dan Penerapan PPKM, Senin.
Kemudian realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp52,43 triliun dari pagu Rp162,4 triliun, realisasi klaster prioritas mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp43,35 dari pagu Rp62,83 triliun.
Menko Airlangga menegaskan pemerintah terus mengembangkan dan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam pengendalian COVID-19, termasuk juga aspek sosial ekonomi. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan regulasi terkait bantuan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) warung sebesar Rp1,2 juta untuk 1 juta target penerima.
“Untuk mengurangi beban masyarakat pemerintah mendorong percepatan penyaluran sosial. Bantuan UMK dan PKL warung sedang difinalisasi dan diharapkan bisa langsung dijalankan melalui TNI dan Polri,” kata Menko Airlangga.
Baca juga: Realisasi dana PEN Rp237,54 triliun di semester pertama 2021
Selain itu, lanjut dia, dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi sebanyak Rp5,15 triliun untuk 7,44 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga Juli 2021. Lalu, realisasi Kartu Sembako yang mencapai Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM serta BLT desa teralisasi Rp1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM.
“Bantuan subsidi upah sudah berjalan dan Banpres Produksi Usaha Mikro yang sudah mulai diluncurkan pada 30 Juli lalu,” tutur Menko Airlangga.
Selain itu terkait perpanjangan PPKM di sejumlah daerah, pemerintah juga terus meningkatkan penanganan di tingkat hilir dengan menjaga tingkat BOR, kapasitas tempat tidur, fasilitas isolasi terpusat, ketersediaan obat-obatan dan oksigen medis.
Begitu juga dengan ketersediaan oksigen di luar Pulau Jawa melalui dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
“Selanjutnya seperti arahan Presiden, penerapan 3M, 3T dan vaksinasi adalah yang terus dilakukan dan diprioritaskan, kami berharap kerja sama dengan TNI Polri, Gubernur, Bupati, Walikota, kemudian beserta jajarannya dan bantuan kedisiplinan masyarakat,” kata Menko Airlangga.
Baca juga: Airlangga: 3T, sinergi dan kepatuhan masyarakat kunci atasi COVID-19
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
