Ketua MPR minta Kemenkes siapkan sarana penanganan DBD

3 Agustus 2021 17:39 WIB

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI/am.)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan sarana dan prasarana penanganan demam berdarah dengue (DBD) karena penyakit itu mulai merebak di sejumlah daerah di Indonesia.

"Kemenkes diminta menyiapkan kelengkapan alat, sarana, prasarana, dan infrastruktur untuk penanganan penyakit DBD di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya," kata Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Mengingat masih dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, Bamsoet meminta Kemenkes memastikan pelayanan pasien DBD di daerah tetap tertangani dengan baik dan maksimal.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerintah tepat perpanjang PPKM

Bamsoet mengatakan sosialisasi pencegahan penyakit DBD kepada masyarakat penting dilakukan Kemenkes dengan diiringi penerapan protokol kesehatan.

“Masyarakat harus diberi sosialisasi penerapan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) serta menerapkan gaya hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit DBD,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah diminta memberdayakan juru pemantau jentik (jumantik) di setiap rumah tangga karena saat ini kader jumantik tidak dapat bekerja maksimal akibat pandemi COVID-19.

Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak warga bangkitkan semangat juang lawan COVID-19

Sebelumnya, data dari Kemenkes menyatakan bahwa kasus DBD sejak awal tahun 2021 hingga minggu ke-29 tahun 2021 sudah mencapai 21.739 kasus dengan 187 pasien meninggal dunia.

Kemenkes menyebutkan terdapat lima kota/kabupaten di Indonesia yang mendominasi angka kasus DBD pada Juni 2021.

Oleh karena itu, Bambang Soesatyo meminta kelima wilayah itu untuk menerapkan strategi baru menghadapi penyakit DBD.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: RUU PKS usaha bangsa berikan tempat bagi kemanusiaan

"Pemerintah daerah dengan kasus DBD tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat diminta menekan kasus DBD di wilayah masing-masing dan melakukan strategi baru untuk menanggulangi DBD," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah daerah berkomitmen menekan angka DBD di Tanah Air dengan memperkuat upaya penanggulangan sesuai Strategi Nasional Penanggulangan DBD 2021-2025.