Komitmen terhadap open government ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam rapat koordinasi bersama dengan perwakilan Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan Civil Society Organization (CSO) yang diwakili oleh INFID sebagai bagian dari steering committee Open Government Indonesia (OGI), di Jakarta, Selasa.
“Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi terkait open government,” kata Moeldoko dalam siaran pers KSP.
Moeldoko menambahkan bahwa komitmen untuk memastikan terwujudnya ko-kreasi pemerintah dan masyarakat sipil sudah terlaksana secara konkret.
Dia mencontohkan program yang dijalankan oleh KSP bersama Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, TNI/ Polri dan kementerian/lembaga terkait berkolaborasi dengan CSO untuk percepatan penyelesaian konflik agraria.
Dalam rentang waktu 2015-2021, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria. Dari jumlah tersebut, 251 di antaranya terkait kasus kehutanan.
Baca juga: Moeldoko: Kebijakan Satu Peta cegah korupsi dan konflik agraria
Penyelesaian konflik agraria ini menjadi salah satu fokus dari program Reforma Agraria yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Presiden menghendaki melalui Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan yang ada dapat segera terselesaikan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk melibatkan masyarakat sipil.
“Selain itu, implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dimana KSP sebagai tim nasional juga senantiasa melibatkan elemen masyarakat sipil baik dalam implementasi maupun monitoring dan evaluasi aksi stranas,” jelasnya.
Moeldoko juga menambahkan bahwa program KSP Mendengar menjadi salah satu komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak anti-kritik. Program ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, buruh, pelaku usaha kecil, dan lain sebagainya.
“Salah satu persoalan penyelenggara negara adalah kuat tidaknya mereka untuk dikritik. Melalui Program KSP Mendengar kita buktikan bahwa kita tidak anti-kritik,” kata Moeldoko.
Kepala Staf juga menyampaikan bahwa perkembangan dan prestasi Indonesia dalam mewujudkan open government ini perlu untuk ditunjukkan ke dunia.
Baca juga: Firli: Pengukuhan kawasan hutan penting untuk kepastian hukum
Ia pun berharap agar program-program baik yang telah dijalankan bisa menjadi model bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam mewujudkan transparansi dan pendekatan yang lebih humanis ke masyarakat.
Sebagai informasi, indonesia merupakan salah satu negara penggagas open government partnership (OGP) bersama Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, Afrika Selatan dan Filipina di tahun 2011.
OGP sendiri adalah suatu inisiatif kemitraan global yang menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membuat rencana aksi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan bertanggung jawab.
OGP merencanakan untuk mengadakan Global Summit pada bulan Desember di Seoul, Korea Selatan. Indonesia pun diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi dunia sebagai negara dengan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan yang transparan dan terbuka.
Utusan OGP untuk Indonesia Yanuar Nugroho mengatakan keterbukaan merupakan salah satu warisan terkuat dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan seperti one map, one data policy, bansos, legalisasi tanah dan seterusnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tingkat transparansi dan keterbukaan pemerintah Indonesia yang baik juga terlihat dari program vaksinasi nasional.
“Kita memiliki leverage yang kuat dalam hal vaksinasi dan ini membuktikan bahwa kita adalah salah satu negara yg terbuka dan transparan dalam respon pandemi COVID-19,” ujar Yanuar.
Baca juga: Moeldoko: Kebijakan Satu Peta cegah korupsi dan konflik agraria
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
