Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kebutuhan Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim atau mengurangi CO2 sampai dengan tahun 2030 diperkirakan meningkat dari Rp3.461 triliun menjadi Rp3.779 triliun.Sebuah angka yang luar biasa besar, namun kalau kita mau menurunkan karbondioksida lebih tinggi lagi hingga mencapai 41 persen maka kebutuhan investasinya mencapai 479 miliar dolar AS.
"Angka yang luar biasa tinggi dan itu biaya untuk Indonesia saja," kata Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, ia menyebutkan dibutuhkan investasi senilai 365 miliar dolar AS, dengan peran pemerintah sebesar 26 persen.
"Sebuah angka yang luar biasa besar, namun kalau kita mau menurunkan karbondioksida lebih tinggi lagi hingga mencapai 41 persen maka kebutuhan investasinya mencapai 479 miliar dolar AS," ucap Sri Mulyani.
Baca juga: IESR: Pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan ketahanan iklim
Dengan demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menilai diperlukan desain kebijakan dan kerangka kerja yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, hingga global agar bisa memenuhi kebutuhan biaya dalam mengatasi perubahan iklim tersebut.
Dari sisi pemerintah, berbagai solusi hingga kebijakan terus dipikirkan saat ini, salah satunya seperti rencana penerapan carbon pricing, carbon market, dan carbon tax yang sedang digodok di Tanah Air.
Ia menjelaskan bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga sudah terdapat skema budget taging selama ini, yang bertujuan untuk transparansi dan pemapanan anggaran perubahan iklim.
Selain itu, telah dilakukan diversifikasi instrumen pembiayaan Indonesia untuk perubahan iklim, hal tersebut merupakan salah satu prestasi yang Indonesia miliki dan menjadi perhatian dunia.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
