Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dikoordinasikan secara ringkas antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah, bukan dengan berbicara maupun menyindir melalui media.
Menurut dia, polemik data penerima bansos antara Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera diselesaikan dengan langkah koordinasi kedua pihak.
Baca juga: Sahroni kecam oknum diskreditkan kinerja pemerintah tangani pandemi
"Mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tetapi kalau ada, ya koordinasikan secepatnya, jangan sindir menyindir di media," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menilai dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menyulitkan, tidak perlu ditambahi drama-drama seperti itu apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain.
Baca juga: Sahroni dukung Kemenkumham perluas pembatasan WNA masuk RI
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif terkait suatu persoalan, maka sebaiknya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik sehingga rakyat tidak bingung.
“Posisi mereka sama-sama eksekutif, jadi kurang tepat apabila berbicara atau menanggapi surat melalui media," ujarnya.
Menurut dia, wajar apabila legislatif mengkritik kinerja eksekutif namun tidak tepat ketika sesama eksekutif saling "serang" sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi bingung.
Baca juga: Komisi III DPR RI dorong pengusutan kasus dugaan impor emas
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
