Sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran undang-undang dari kasus tersebut. "Betul, belum ditemukan pelanggaran UU-nya," ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Polisi David Kanitero saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
David menerangkan, WNA tersebut memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) setelah membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun syarat membuat SKTT itu harus memiliki KITAP.
"NIK itu dari KITAP. Semua WNA yang sudah terdaftar memiliki NIK. Kalau dia enggak punya NIK, berarti WNA itu ilegal," kata David.
Saat ditanyakan soal SKTT Lee yang sudah habis masa berlakunya Mei 2021, David menjawab bahwa SKTT ini bisa dibuat lagi bila diperlukan selama KITAP yang dimiliki WNA masih berlaku. "Kalau KITAP berlaku sampai dengan 2026," ujar David.
Baca juga: WNA akui salah NIK saat vaksinasi
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakrulloh merespons saat ditanya apakah tidak masalah bagi Lee apabila SKTT-nya sudah tidak berlaku lagi.
Zudan dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu malam, mengatakan, "Kan sudah ada KITAP dan KTP-el."
Dia juga mengonfirmasi bahwa NIK SKTT yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Lee In Wong benar. "Iya NIK dan nama benar," kata Zudan.
Seorang warga Bekasi, Jawa Barat, bernama Wasit Ridwan tidak bisa mendaftar mengikuti vaksinasi COVID-19 karena NIK miliknya sudah digunakan oleh orang lain untuk vaksinasi.
Baca juga: Bupati Bekasi batal divaksin Kamis ini karena sakit batuk
Peristiwa menggemparkan ini terungkap saat Wasit ditolak mengikuti vaksinasi massal dosis pertama di dekat tempat tinggalnya pada Kamis (29/7). Petugas menolak karena saat verifikasi, NIK Wasit tercatat telah digunakan oleh seseorang bernama Lee In Wong.
Vaksin disuntikan kepada Lee In Wong pada 25 Juni 2021 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas 1 Tanjung Priok.
Polres Pelabuhan Tanjung Priok kemudian melakukan sejumlah tindakan, di antaranya selain menemui Wasit dan Lee, juga berkoordinasi dengan pihak KKP Tanjung Priok
David mengatakan, KKP Tanjung Priok akan membantu proses pembetulan kesalahan input data NIK tersebut ke Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI sehingga Wasit dapat melakukan vaksin dosis pertama dan mendapatkan sertifikat vaksin.
Untuk selanjutnya, apabila ada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses vaksinasi terkait data nama/alamat/NIK tidak sesuai, maka dapat menghubungi PeduliLindungi di Hotline 119 ext 9 atau ke Halokemkes di 1500567 atau fax 021-52921669.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
