Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan layanan perbankan hingga pelosok desa."Ada satu makna yang perlu kita berikan pandangan baru bahwa kemitraan yang dibangun oleh BSI ini mengedepankan aspek kemaslahatan...''
"Kami berharap BSI bisa memberikan dampak signifikan bersama kekuatan ekonomi yang lain, untuk mendorong peningkatan ekonomi di desa,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia mengajak sektor perbankan untuk terlibat aktif dalam melakukan akselerasi kebangkitan ekonomi masyarakat di perdesaan.
Menurutnya, hadirnya PT BSI Tbk di pedesaan tidak hanya memberikan kesempatan dan peluang, namun juga memberikan variasi pilihan layanan perbankan di tengah banyaknya bank konvensional yang ada.
"Ada satu makna yang perlu kita berikan pandangan baru bahwa kemitraan yang dibangun oleh BSI ini mengedepankan aspek kemaslahatan. Ada satu terminologi yang identik dengan aspek-aspek Syariah," ujar Taufik pada penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDTT dan PT BSI Tbk hari ini (5/8).
Ia mengingatkan, tantangan bagi BSI dalam kerja sama tersebut cukup berat, yakni memperkuat dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang tersebar di sebanyak 74.961 desa, 62 kabupaten tertinggal, dan 52 kawasan transmigrasi.
Baca juga: BSI salurkan pembiayaan Rp161,5 triliun di semester I-2021
Baca juga: Laba Bank Syariah Indonesia tumbuh 34,29 persen di semester I-2021
Namun di samping itu, Taufik mengatakan, BSI dapat membuka peluang untuk melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Ini areanya besar, apalagi BSI punya misi untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa. Ini sangat inline (selaras) dengan apa yang dikerjakan oleh Kemendes PDTT," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Anton Sukarna mengatakan, penandatangan Nota Kesepahaman antara BSI dan Kemendes PDTT ini berbentuk kolaborasi jasa pelayanan perbankan syariah untuk membantu dan memudahkan transaksi perbankan.
"Kerja sama pemanfaatan produk dan layanan itu diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah di Indonesia," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya merasa bangga bisa berkolaborasi bersama Kemendes PDTT yang memiliki jumlah aparatur sipil negara (ASN) kurang lebih 6.000 orang.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendes PDTT, Erlin Chaerlinatun mengatakan, inisiasi kerja sama itu telah dimulai sejak tanggal 28 April 2021 yang lalu, melalui pertemuan antara Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dengan Regional CEO BSI Firman Djatnika beserta jajarannya masing-masing.
Adapun pertemuan itu, lanjutnya, membahas terkait pengenalan produk dan layanan perbankan syariah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak BSI Tbk untuk masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Ruang lingkup kerja sama yang disepakati bersama (Kemendes PDTT dan BSI) meliputi beberapa hal, di antaranya terkait fasilitasi jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah untuk memudahkan dalam melakukan transaksi perbankan, pemanfaatan fasilitas produk perbankan berdasarkan prinsip syariah, pertukaran data dan informasi sepanjang dibutuhkan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak," paparnya.
Baca juga: Transaksi digital BSI capai Rp95,13 triliun per semester I-2021
Baca juga: BSI telah migrasikan 7,2 juta rekening BNIS dan BRIS per Juli 2021
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2021
