Duta Besar Kyaw Moe Tun mewakili pemerintahan sipil terpilih Myanmar, yang digulingkan oleh militer pada Februari. Para pemimpin militer pada saat itu memecatnya, namun saat ini ia masih menjadi utusan Mynamar untuk PBB lantaran PBB tidak mengakui pengambilalihan militer.
"Dilaporkan terdapat sejumlah ancaman. Polisi sedang menanganinya. Keamanan yang diperlukan diberikan oleh polisi," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters. Ia menyadari ancaman itu pada Selasa.
FBI tidak langsung menanggapi untuk dimintai komentar. Sementara, Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan: "Kami tidak membahas rincian tentang operasi perlindungan kami."
Stasiun TV pemerintah Myanmar pada Februari mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun dipecat lantaran mengkhianati negara, sehari setelah ia mendesak negara-negara agar menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membatalkan pengambilalihan militer 1 Februari yang melengserkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Para diplomat memprediksikan konfrontasi bulan di depan di PBB mengenai apakah Kyaw Moe Tun dapat terus menjabat sebagai duta besar Myanmar atau apakah para pemimpin militer semestinya diizinkan mencari utusan baru untuk badan dunia beranggotakan 193 negara itu.
Melalui surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Mei, Menteri Luar Negeri militer Wunna Maung Lwin mengatakan telah menunjuk Aung Thurein untuk menjadi duta besar PBB mewakili Myanmar. Aung Thurein merupakan anggota militer Myanmar sejak 1995 hingga 2021.
Setiap klaim rival untuk perwakilan PBB dipertimbangkan oleh komite kredensial sembilan negara yang melapor ke Majelis Umum. Komite tersebut akan menggelar pertemuan bulan depan menjelang sidang Majelis Umum PBB ke-76.
Sumber: Reuters
Baca juga: Junta militer berupaya copot dubes Myanmar untuk PBB
Baca juga: Dipecat junta militer, Dubes Myanmar untuk PBB bersumpah melawan
Baca juga: Dubes Myanmar desak PBB untuk hentikan kudeta militer
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
