Basuki mengatakan hal itu dalam webinar "Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa COVID-19" yang digelar DPP PDI Perjuangan, Jumat.
Di acara itu, selain Basuki, hadir Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto; Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soedjono; Ketua OJK Wimboh Santoso; Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar; Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono; dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.
Baca juga: Megawati minta kepastian tata ruang berdasarkan koridor strategis
Menurut Basuki, kebijakan pertama yang dilakukan Presiden Jokowi pada Tahun 2020 adalah pembangunan infrastruktur harus diutamakan dengan menggunakan produk dalam negeri. Lalu Tahun 2021 kebijakannya adalah tidak boleh impor.
"Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR," kata Basuki dalam siaran persnya.
Hal itu, lanjut dia, sudah tertuang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yakni pada tahun 2017, penggunaan produk dalam negeri di PUPR adalah 84,6 persen, dan pada tahun 2019 adalah 85,9 persen.
"Jadi, sudah hampir semua dalam negeri, dan 2020 ini diutamakan, dan 2021 ini sudah tidak boleh impor lagi," ujarnya.
Dia mencontohkan, penggunaan aspal yang kini diupayakan menggunakan aspal Buton. Kemudian baja, besi, semen seluruhnya harus produk dalam negeri.
"Kalau bukan produk dalam negeri harus ada pabriknya di dalam negeri. Itu harus diutamakan atau dipakai yang ada pabriknya di dalam negeri. Di luar negeri saya bongkar, karena perintah presiden dilarang impor, lebih tegas lagi," papar Basuki.
Ketua DPP PDIP Nusyirwan Sudjono, mengatakan pihaknya mendukung sikap Presiden Jokowi itu karena warga negara Indonesia harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proyek pembangunan infrastruktur.
Terbukti juga bahwa selama ini, masifnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi telah melibatkan lebih kurang 8 juta warga Indonesia sebagai tenaga kerja.
"Pemerintah memang tak bisa menopang hidup rakyat lewat Bansos semata. Rakyat harus dipastikan terlibat. Dari menyediakan bahan baku hingga ikut dalam progres pembangunan. Sehingga kualitas hidup rakyat makin membaik," kata Nusyirwan.
Baca juga: Menteri PUPR sebut pentingnya data BMKG bagi konstruksi infrastruktur
Baca juga: Menteri PUPR: Jadikan pandemi sebagai momentum modernisasi layanan tol
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
