Utusan khusus ASEAN inginkan akses penuh saat kunjungi Myanmar

7 Agustus 2021 19:18 WIB

Arsip - Menlu Brunei Erywan Pehin Yusof menandatangani buku tamu di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Juli 2018. (ANTARA/Galih Pradipta)

Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Erywan Yusof, yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadi utusan khusus untuk Myanmar, mengatakan ia harus diberi akses penuh ke semua pihak ketika mengunjungi negara yang dilanda perselisihan itu.

Berbicara sehari setelah pengangkatannya oleh ASEAN, Erywan tidak memberikan tanggal kunjungannya ke Myanmar, yang pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya telah digulingkan oleh militer dan ditahan sejak kudeta 1 Februari 2021.

“Rencana kunjungan ke Myanmar sedang dalam proses, dan yang perlu kami lakukan adalah memastikan kami siap ketika kami pergi ke sana, tidak seperti kunjungan yang saya lakukan pada bulan Juni,” kata Erywan kepada wartawan di Bandar Seri Begawan, Sabtu.

Erywan telah ditugaskan untuk mengawasi bantuan kemanusiaan, mengakhiri kekerasan di Myanmar, dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan yang memprotes melalui kampanye pembangkangan sipil.

Ia mengatakan akan mengupayakan pembahasan yang lebih substantif, khususnya tentang penghentian kekerasan, dialog dan mediasi selama kunjungan ASEAN berikutnya ke Myanmar, sambil menekankan penting baginya untuk diberikan akses penuh kepada semua pihak.

Kelompok masyarakat sipil Myanmar telah menolak pengangkatannya dengan mengatakan ASEAN seharusnya berkonsultasi dengan lawan junta dan pihak lain.

Erywan tidak menyebutkan alur waktu untuk mengamankan bantuan kemanusiaan tetapi mengatakan dia berharap untuk mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk upaya tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak negara telah mendesak ASEAN, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, untuk mempelopori upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas.

Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang telah menjabat sebagai perdana menteri sementara, minggu ini berjanji untuk mengadakan pemilu pada 2023.

Pemerintahnya mengatakan pihaknya bertindak sesuai dengan konstitusi untuk menghapus pemerintahan Suu Kyi. Ia membantah tindakannya sebagai kudeta dan menolak penggambaran dirinya sebagai junta.

Sumber: Reuters.
Baca juga: Kelompok masyarakat sipil Myanmar tolak utusan khusus ASEAN
Baca juga: Indonesia minta utusan khusus ASEAN segera kunjungi Myanmar
Baca juga: Menlu Brunei ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar