Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi sangat penting. Di forum tersebut presiden bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR RI menghadirkan PPHN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap Presiden Joko Widodo bisa hadir dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR RI, yang tahun ini direncanakan pelaksanaannya akan digabungkan pada 18 Agustus 2021.
"Rapat Pimpinan MPR tanggal 27 Juli 2021 telah disepakati bahwa Peringatan Hari Konstitusi yang biasa diperingati 18 Agustus dan Hari Lahir MPR diperingati setiap 29 Agustus, namun pada tahun ini karena pandemi COVID-19, kedua momen peringatan tersebut akan diselenggarakan secara bersamaan yaitu pada Rabu, 18 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB. MPR RI berharap Presiden Joko Widodo juga bisa hadir," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakan Bambang usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia menilai pada 18 Agustus, secara yuridis konstitusional, negara Indonesia dilahirkan dan di tanggal tersebut, cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta Pancasila sebagai dasar dan ideologi, serta tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Baca juga: Ketua MPR tekankan pembangunan butuh haluan agar punya perspektif sama
Bamsoet mengatakan, kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi sangat penting karena bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negera (PPHN).
Hal itu menurut dia bisa terjadi kesepahaman antara MPR RI dengan pemerintah terkait PPHN karena dibutuhkan kesepahaman sehingga kedepannya Indonesia tidak lagi terombang-ambing dalam melakukan pembangunan nasional.
"Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi sangat penting. Di forum tersebut presiden bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR RI menghadirkan PPHN," ujarnya.
Dia menilai, peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum kebangsaan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan khususnya terkait ketiadaan haluan negara sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.
Menurut dia, atas dasar evaluasi itu, MPR RI sedang melakukan kajian menghidupkan kembali haluan negara dengan nomenklatur PPHN.
Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD tersebut berlangsung secara luring dan dari yang dihadiri antara lain para Wakil Ketua MPR RI yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena, Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI Elnino Mohi, Sekretaris Fraksi Nasdem MPR RI Syarief Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah, Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PAN MPR RI Jon Erizal, Bendahara Fraksi PPP MPR RI Syamsurizal, dan Ketua Kelompok DPD di MPR RI Intsiawati Ayus.
Baca juga: Bamsoet: Rancangan PPHN diharapkan selesai akhir 2021
Baca juga: Ketua MPR: Tahun Baru Islam momentum evaluasi diri
Baca juga: Wakil MPR RI: Pejabat harus beri teladan untuk redam kasus COVID-19
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
