Ketua Asosiasi Petani Garam Jakfar Sodikin mengatakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu diadakan dengan level yang disesuaikan pada setiap daerah.
“Memang agak dilema dengan aturan (perpanjangan) PPKM ini, terutama untuk pemerintah. Kami berharap diperlonggar agar kegiatan masyarakat dalam mencari nafkah biar lancar, tapi dengan aman dari virus dan penyakit lain tentunya,” ujar dia ketika dihubungi, dari Jakarta, Selasa.
Dia mengharapkan agar PPKM selanjutnya hanya diberlakukan di daerah yang masih terkena pandemi saja, tidak secara menyeluruh.
Salah satu daerah yang paling terdampak PPKM adalah di Madura. Menurut Jakfar, kota seperti Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang rendah penyebaran COVID-19-nya, terdampak kebijakan pembatasan tersebut. Padahal, sebut dia, Madura merupakan sentra garam.
“Kalo ingin membantu rakyat kecil, petani garam dan para sopir truk yang mengangkut garam, ya pemerintah harus hadir di sini untuk membantu mengurangi beban biaya hidup,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Jakfar menceritakan bagaimana keadaan petani garam yang masih kurang baik. Di samping harga yang kurang baik, musim kemarau yang tak pasti menambah persoalan lain.
“Sampai saat ini, sedikit sekali garam yang dihasilkan. Malah sebagiannya lagi ada yang belum panen,” ujarnya.
Selain itu, dikatakan adanya PPKM mempersulit proses pengiriman garam keluar daerah atau ke perusahaan tertentu. Juga, terdapat pembengkakan biaya untuk test antigen atau semacamnya.
Jakfar menilai pemerintah perlu menanggulangi kerugian yang para petani garam, khususnya untuk wilayah Madura.
Baca juga: Moeldoko: Perlu pembinaan petani untuk tekan kebutuhan impor garam
Baca juga: Petambak garam minta pemerintah kaji ulang kebijakan impor garam
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
