Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Perum Bulog dan PT Pos Indonesia guna penyaluran bantuan beras PPKM tahap II kepada 8,8 juta keluarga penerima manfaat, berupa paket 10 kilogram beras medium per KPM.untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi
Pemerintah telah menyelesaikan penyaluran bantuan beras dalam rangka menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap I kepada 20 juta KPM.
“Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insyaallah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada tahap II,” kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras dalam keteranganya di Jakarta, Jumat.
Ia menyatakan bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH (Program Keluarga Harapan), 10 juta KPM BST (Bantuan Sosial Tunai) dan 8,8 juta KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) non-PKH. Pada tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Selain bansos yang berbasis "cash transfer" seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST), Kemensos juga meluncurkan bantuan beras PPKM.
“Penyaluran BSB (Bantuan Sosial Beras) untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat terdampak pandemi,” kata Hartono.
Baca juga: Mensos Risma pastikan kualitas bansos beras buruk diganti baru
Untuk penyaluran bantuan beras PPKM tahap II, kata dia, tidak ada persiapan khusus.
“Sejauh ini, Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran,” kata dia.
Selanjutnya, Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia dan pemerintah daerah.
“Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan,” kata dia.
Melalui peran para pendamping pula, Kemensos memastikan bila ada perubahan data penerima, akan segera diperbaiki.
“Karena Kemensos memiliki data 'by name by addres' sehingga jika ada perubahan data, bisa kami deteksi dan segera diganti dengan yang layak,” katanya.
Kemensos mengapresiasi peran semua pihak yang telah bersinergi dalam menyelenggarakan tugas penyaluran bantuan, termasuk pimpinan Perum Bulog dan jajaran, PT Pos Indonesia dan jajaran, pemerintah daerah, dan para pendamping sosial, relawan.
Baca juga: Pemotongan bansos tunai Kemensos di Karawang dilaporkan ke Kejaksaan
Baca juga: Pengamat: Digitalisasi bansos dorong transparansi dan akuntabilitas
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
