"Proyek pengadaan alat kesehatan harus dipercepat hingga batas waktu yang ada. Jangan sampai proyek pengadaan alkes ini tidak dikerjakan akan membuat diri kita rugi karena dana miliaran rupiah itu akan dikembalikan ke kas negara," ujar Anwar Adnan di Mamuju, Senin.
Menurut dia, keterlambatan pengadaan proyek alat kesehatan ini harus menjadi tanggungjawab pihak Direktur Utama (Dirut) RSUD untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ada.
"Saya sudah tegur direktur RSUD Vertikal Sulbar untuk mendesak rekanan yang memenangkan proyek alat kesehatan untuk mempercepat proses pengadaan tersebut sesuai dengan kontrak yang ada," ungkapnya.
Gubernur Sulbar, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Sulbar ini mengemukakan, persoalan pengadaan alkes menjadi salah satu isu nasional yang menuai sorotan dari publik.
Anwar menegaskan, pihak Dirut RSUD harus meneliti barang pengadaan alat kesehatan yang akan dimasukkan oleh rekanan proyek, dan jangan sampai tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
"Kalau barangnya tidak sesuai dengan petunjuk yang telah ada, maka saya minta pihak RSUD menolak pengadaan barang tersebut karena akan berakibat buruk dan bahkan lebih terburuk kalau menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," jelasnya.
Ia mengakui, anggaran pengadaan alat kesehatan itu tidak mudah didapatkan karena dirinya harus rela mengemis untuk mendapatkan mata anggaran dari pemerintah ditingkat pusat untuk pelaksanaan pembangunan daerah ini.
"Kami pasti kecewa jika proyek alat kesehatan ini tidak jalan karena akan menjadi sorotan keras dari publik, dan ini tidak boleh terjadi," ungkapnya.
Ia meminta Dirut RSUD Vertikal Sulbar segera mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan diinstansinya dengan merealisasikan seluruh anggaran yang didapatkan rumah sakit itu termasuk pengadaan Alkes yang menelan anggaran hingga Rp16 miliar melalui dana hibah dari pemerintah pusat.
"Saya minta agar program pengadaan Alkes yang meskipun terlambat direalisasikan pelaksanaannya harus maksimal dan tidak boleh ada temuan dalam pelaksanaannya, semua kebutuhan Alkes harus direalisasikan sesuai petunjuk teknis dan jangan ada penyelewengan dalam pengadaannya," katanya.
Sementara itu, Direktur RSUD Sulbar, dr. Fatimah, mengatakan bahwa anggaran untuk program pengadaan alat kesehatan belum direalisasikan karena terlambat ditenderkan.
"Memang sudah seperti ini setiap tahun pengadaan alat kesehatan selalu terlambat, karena terlambat ditenderkan menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai penggunaan anggarannya," katanya menambahkan.
(KR-ACO/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
