Anggota DPR RI Abraham Lulung Lunggana mengingatkan agar mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean agar berhati-hati dalam berkomentar termasuk kritikan, dengan tidak mencaci maki dan harus memiliki dasar.Kalau mau komentar, sebaiknya belajar dulu
"Kalau mau komentar, sebaiknya belajar dulu atau paling tidak cari informasi dulu yang benar. Malu bicara, tidak pernah substansi dan benar, nanti Anda cuma ditertawai orang dan jangan tendensius," kata Lulung di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu menyikapi kritikan Ferdinand pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan kelebihan bayar pada beberapa pos keuangan Pemprov DKI Jakarta 2020.
Ferdinand bahkan menuding Anies sebagai "gubernur edan" karena tetap membayar gaji PNS DKI yang sudah wafat, pensiun dan yang sedang dalam masa hukuman.
Baca juga: 49,1 persen kelebihan bayar gaji PNS di DKI telah dikembalikan
Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan, kritik dalam negara demokrasi hal wajar dan perlu. Namun, jangan sampai tendensius hanya berdasarkan rasa kebencian, menyimpang dari substansi, serta keluar dari koridor kepantasan.
Menurut dia, persoalan temuan audit LHP BPK yang disorot Ferndinand tidak mencerminkan pemahaman yang cukup tentang tata kelola atau tugas BPK, yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan.
Sebab, kata Lulung, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti semua temuan BPK sesuai rekomendasi BPK, serta tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.
Karena itu, Lulung menganggap Ferdinand naif dan serangannya ke Anies jelas dipaksakan serta tidak berdasar dan dia menilai Ferdinand terlalu bernafsu menyerang Anies.
Baca juga: Temuan BPK soal biaya masker, Wagub: lelang DKI sudah sesuai ketentuan
Padahal, kata Lulung, Pemprov DKI Jakarta era Anies yang selalu berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK adalah fakta yang tak bisa dibantah siapapun.
Lulung menyebut pencapaian predikat opini WTP era Anies ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut, berdasarkan laporan sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.
Artinya, dari tahun ke tahun sejak Anies jadi Gubernur DKI maka hasil audit akhir BPK, wajar tanpa pengecualian.
"Ferdinand banyak belajarlah biar pinter dikit. Kalau perlu belajar dengan teman-teman di DPRD DKI, supaya tidak lagi ditertawai generasi milenial," ucapnya berseloroh.
Baca juga: Dinkes sebut temuan BPK hanya soal administrasi
Sebelumnya Ferdinand Hutahaean melontarkan pernyataan bagi Anies Baswedan dengan menyebutnya sebagai "gubernur edan" akibat temuan BPK soal kelebihan bayar beberapa pos belanja, termasuk gaji pegawai.
"Mayat pun digaji sama dia! Gubernur edan!" cuit Ferdinand dalam akun Twitternya Ferdinandhaean3, Jumat (6/8) lalu.
Cuitan tersebut disampaikan Ferdinand merespons temuan BPK soal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang sudah meninggal yang dilakukan oleh Anies Baswedan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2021
