Mendorong Kemenkes meminta pihak kepolisian untuk mengawal pendistribusian vaksin Moderna ke daerah
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pihak kepolisian untuk mengawal pendistribusian vaksin Moderna ke daerah sebagai bentuk antisipasi adanya penyimpangan.
Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, mendorong pihak terkait untuk mengawal pendistribusian vaksin tersebut karena distribusi vaksin Moderna rentan mengalami penyimpangan di sejumlah wilayah."Mendorong Kemenkes meminta pihak kepolisian untuk mengawal pendistribusian vaksin Moderna ke daerah sebagai bentuk antisipasi adanya penyimpangan, di samping Kemendagri meminta pemda agar ikut berpartisipasi dalam menghindari adanya penyimpangan tersebut," katanya.
Bamsoet mengatakan antisipasi tersebut dengan memperketat pengawasan pendistribusian vaksin Moderna agar sesuai peruntukannya, yaitu diprioritaskan menjadi vaksin booster bagi tenaga kesehatan.Dia meminta Pemerintah menelusuri adanya kasus vaksin Moderna yang seharusnya menjadi booster bagi tenaga kesehatan, tetapi diberikan kepada non-tenaga kesehatan.
Begitu pula, kata dia, soal kasus nomor pendaftaran tiket vaksin Moderna nakes yang tidak bisa digunakan karena sudah digunakan oleh orang lain yang bukan nakes."Berharap Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat menemukan latar belakang yang menyebabkan kasus tersebut terjadi," kata Bamsoet.
Ketua MPR juga meminta pemda memverifikasi dan mendata tenaga kesehatan yang akan menerima vaksin Moderna sebagai booster, dan memastikan tenaga kesehatan yang telah didata tersebut betul-betul menerima vaksin booster.
Sehingga, lanjutnya, jumlah vaksin yang didistribusikan sama dengan jumlah tenaga kesehatan yang menerima vaksin tersebut. Hal itu dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyimpangan pendistribusian vaksin.Bamsoet juga meminta Kemenkes dan Kemendagri memanggil pemda yang diduga melakukan penyimpangan pendistribusian vaksin, khususnya vaksin Moderna, untuk memberikan klarifikasi dan jika terbukti, maka Kemendagri dapat memberikan sanksi baik teguran atau tertulis.
"Sebab ada target prioritas vaksin yang harus diutamakan, seperti nakes dan lansia, namun masyarakat tidak perlu khawatir sebab dipastikan semua akan mendapatkan vaksin secara gratis," ujarnya pula.Baca juga: 5.279 tenaga kesehatan di Jakarta Timur telah divaksin ketiga
Baca juga: Satgas COVID-19 Jaktim targetkan 24.842 nakes terima vaksin "booster"
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
