Pemberontak Taliban memasuki Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan pada Minggu (15/8). Kelompok gerilyawan itu hampir mengambil alih Afghanistan dua dekade setelah mereka digulingkan oleh invasi asing pimpinan Amerika Serikat.
"Masih ada laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran di masyarakat yang paling terkena dampak pertempuran," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, Minggu.
Ia mengatakan bahwa Guterres "sangat prihatin dengan masa depan perempuan dan anak perempuan, yang hak-haknya sulit dipenuhi dan harus dilindungi."
"Semua pelanggaran harus dihentikan. Dia menyerukan kepada Taliban dan semua pihak lain untuk memastikan ... hak dan kebebasan semua orang dihormati dan dilindungi," kata Dujarric, merujuk pada Guterres.
Baca juga: Taliban: Perang Afghanistan sudah berakhir
Sebelumnya, Guterres memperingatkan bahwa Afghanistan "menjadi tak terkendali" dan meminta Taliban untuk menghentikan serangan mereka.
PBB memiliki sekitar 3.000 staf lokal dan sekitar 300 staf internasional di Afghanistan. Pada Jumat (13/8), Dujarric mengatakan beberapa staf telah dipindahkan ke Kabul tetapi tidak ada yang dievakuasi dari negara itu.
"PBB tetap bertekad untuk berkontribusi pada penyelesaian damai, mempromosikan hak asasi manusia semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan, dan memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa dan dukungan penting kepada warga sipil yang membutuhkan," kata Dujarric.
Dia mengatakan kebutuhan terhadap bantuan "meningkat sementara lingkungan operasi menjadi lebih terbatas karena eskalasi konflik."
Guterres meminta semua pihak untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Baca juga: Presiden Ghani tinggalkan Afghanistan untuk hindari pertumpahan darah
Di bawah pemerintahan Taliban antara tahun 1996 dan 2001, perempuan tidak bisa bekerja, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah, dan perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki jika mereka ingin keluar rumah.
Guterres akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin tentang Afghanistan. Dalam pernyataan 3 Agustus, yang disetujui secara konsensus, 15 anggota dewan "menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pemulihan Imarah Islam" (hukum Taliban).
"Pesan yang saya kirim ke dewan hari ini adalah melakukan segalanya untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan transisi yang teratur ke pemerintahan transisi," kata Duta Besar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai, yang ditunjuk bulan lalu, kepada Reuters.
Pada April, Taliban meningkatkan serangan untuk mengalahkan pemerintah yang didukung AS ketika pasukan asing mundur setelah 20 tahun perang.
Pasukan Afghanistan yang didukung AS menggulingkan Taliban dari kekuasaan pada akhir 2001 karena menolak menyerahkan pemimpin Al Qaida Osama bin Laden setelah serangan 11 September 2001 di AS.
Sumber: Reuters
Baca juga: Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan yang gagal berdamai dengan Taliban
Baca juga: Kabul dikepung Taliban, Presiden Ghani tinggalkan Afghanistan
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
