Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Matalitti menegaskan Indonesia sebagai negara yang besar mutlak memiliki kemandirian pangan.Kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis
"Kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis," kata Lanyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
LaNyalla menegaskan Indonesia berada di lintasan khatulistiwa, dengan sumber daya hutan, daratan dan laut yang melimpah. Dimana kata dia, ancaman perang masa depan, adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih.
Ia mengingatkan, Negara harus memastikan, industri-industri hulu yang dibangun di era orde lama dan orde baru tidak boleh dibiarkan mati, hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. "Justru sebaliknya, harus kita restorasi," ujarnya.
Sebagai sebagai negara yang besar dan tangguh, Indonesia mutlak memiliki heavy industries di sektor-sektor strategis, terutama untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Baca juga: Ketua DPD ingatkan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah
Baca juga: Ketua DPD: Pandemi beri hikmah untuk mengetahui kelemahan fundamental
Kata LaNyalla, koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945, harus dilakukan. Dimana sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah diserahkan kepada pasar.
Ia mengingatkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi. Kerangka itu, harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi.
"Para anggota koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapa pun, termasuk orang asing. Maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia," tutur LaNyalla.
LaNyalla menyatakan pemerintah harus didukung untuk bersama-sama menemukan peta jalan menuju kesiapan sebagai bangsa yang tangguh dalam menyongsong era perubahan global, atau tata dunia baru, yang tidak lama lagi akan terjadi.
Dalam sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR/DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022, digelar secara luring dan daring. Dari daftar hadir terdapat sebanyak 311 dari 363 anggota legislatif yang menghadiri acara.
Baca juga: Ketua DPD tak setuju pendapat yang sebut negara gagal tangani pandemi
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
