Hendrawan Supratikno kepada wartawan di Jakarta, Selasa, mengatakan memasuki usia ke-76 tahun, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bersiap menyongsong tahun 2045.
Semangat persatuan dan kebersamaan, kata dia, merupakan modal Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Tantangan terbesar kita untuk menyongsong tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, adalah melakukan transformasi dalam segala bidang," kata dia.
Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah dapat hasil survei bagus, jadi vitamin
Ia menjelaskan tantangan di bidang ekonomi adalah transformasi struktural dari ekonomi agraris untuk menuju ekonomi industri.
"Menjadi ekonomi mandiri yang memiliki ketahanan tinggi dalam bidang energi, pangan, kesehatan, dan finansial," ucap Hendrawan.
Sedangkan tantangan di bidang sosial politik, menurut dia, bangsa ini mempunyai modal sosial yang kuat, yaitu Pancasila. Namun hal ini menjadi tantangan, bagaimana caranya nilai-nilai Pancasila itu bisa diejawantahkan dalam kehidupan nyata.
"Bukan hanya semarak pada dataran retorika," kata dia.
Dalam bidang pendidikan, lanjutnya, Indonesia harus mampu melahirkan generasi yang kritis, melek teknologi, memiliki etos kerja tinggi, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
Baca juga: Anggota DPR: UU Ciptaker punya niat baik mari kawal implementasinya
"Masyarakat industri membutuhkan technopreneur yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi pada kekayaan alam dan budaya yang kita miliki," kata Hendrawan.
Ke depan, ujar dia, Indonesia diharapkan menjadi negara menengah ke atas yang sudah mentas dari negara konsumen menjadi negara produsen.
"Ekonomi sudah digerakkan oleh kekuatan inovasi," kata Hendrawan.
Sementara itu, ulama yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menilai kesetaraan dalam ekonomi menjadi salah satu tantangan bangsa ke depan. Sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati dan dimiliki oleh segelintir orang.
"Oleh karena itu, tugas pemerintah untuk bagaimana membuat kebijakan yang bisa mengangkat bangsa Indonesia ini ekonominya maju," ucap Marsudi.
Baca juga: FPDIP sarankan tempuh JR bukan terbitkan Perppu
Tantangan berikutnya, kata dia, memastikan batas kecukupan atau kekayaan bagi setiap warga negara. Ketika memutuskan kebijakan UMR harus benar-benar dihitung sehingga memang cukup untuk kehidupan rakyat.
Dia menilai pemerintah harus bisa mengatasi kemiskinan dan memastikan kepemilikan publik berjalan dengan baik. "Jangan sampai kalah kepemilikannya dengan individu-individu. Artinya ketika kebutuhannya untuk publik ya harus diutamakan," kata dia.
Dia melihat baru sekitar 3,6 persen rakyat Indonesia yang menjadi pengusaha. Untuk bisa menjadi negara maju, dia menilai jumlah warga Indonesia yang menjadi pengusaha harus bertambah.
"Amerika Serikat 11 persen, Singapura 7 persen, Malaysia 6 persen, dan Indonesia 3,6 persen. Itu harus naik," kata dia.
Kemudian, dia melihat persatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia masih terkendali dengan baik. Menjaga persatuan dan kebersamaan jadi tugas seluruh rakyat.
Ada pun suara kritis selama masih terkontrol, menurut dia, menjadi vaksin agar bangsa ini kuat.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
