Pada masa dinasti Romawi, dikenal dengan pepatah "banyak jalan menuju Roma". Jadi, tidak hanya terpaku pada satu cara, tetapi masih ada cara lain untuk tetap berdiri sebagai negara merdeka dari segala bentuk penjajahan dengan tanpa mengorbankan rakyat.
Salah satu cara yang disebut Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha adalah mengembangkan industri siber. Sektor ini bisa membantu memulihkan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19. Apalagi, pada tahun 2020 nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun.
Dalam pidatonya, pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (16/8), Presiden Joko Widodo juga menyinggung nilai transaksi perdagangan digital Indonesia. Nilai ini diperkirakan bakal naik menjadi Rp330,7 triliun pada tahun 2021.
Selain itu, dia juga menyebutkan realisasi investasi Indonesia pada periode Januari sampai dengan Juni 2021, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun.
Investasi ini menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi pada bulan-bulan ke depan ini harapannya bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.
Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi agenda utama.
Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Presiden pun berharap dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini, kata Presiden, untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Transformasi menuju energi baru dan terbarukan serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian bangsa ini.
Pemerintah juga terus mengupayakan konsolidasi kekuatan riset nasional agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi kualitas SDM nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri.
Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius Pemerintah. Program Bangga Buatan Indonesia terus digencarkan sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global.
Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah.
Hingga Agustus 2021, tercatat lebih dari 14.000.000 UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. Partisipasi dalam ekonomi digital ini, menurut Presiden, sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global.
Ekosistem Siber
Kendati demikian, Pratama yang pernah sebagai Wakil Ketua Tim Lemsaneg (sekarang BSSN) Pengamanan Pesawat Kepresidenan mengingatkan akan pentingnya ekosistem siber dalam negeri untuk bisa menyuplai pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber, penguatan SDM, dan riset teknologi.
Berbagai platform digital yang umum dipakai, misalnya surat elektronik (email), media sosial, dan solusi digital lainnya yang langsung menyasar masyarakat maupun kebutuhan negara. Perangkat lunak untuk keamanan, khususnya pada era digital, juga sangat penting lahir dari dalam negeri, termasuk pula pusat data.
Kalau UU tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah diberlakukan, kelak butuh banyak SDM maupun teknologi yang harus diimplementasikan agar tidak melanggar undang-undang sekaligus mendorong keamanan siber.
Seharusnya, menurut Pratama, ini juga disediakan sebagian besar oleh SDM dan produk anak bangsa yang pada akhirnya perputaran uang akan membantu perbaikan ekonomi nasional.
Terkait dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadi otak pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana dikatakan Presiden, Pratama mengutarakan bahwa pada situasi pandemi saat ini pemulihan ekonomi lewat inovasi teknologi tidak bisa hanya bergantung pada BPPT.
Dengan demikian, lembaga negara maupun swasta lainnya harus didorong turut serta dalam inovasi teknologi dan riset.
Selain BPPT, ada juga Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertugas melakukan riset untuk menyediakan berbagai data. Misalnya mengenai perkiraan apa saja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, baik saat ini maupun beberapa tahun mendatang.
Badan Riset dan Inovasi Nasiona juga bisa membantu meningkatkan kerja sama riset global, salah satu fokusnya pada ekonomi digital. Dengan inovasi dan riset, berbagai kebutuhan masyarakat makin terjangkau karena dipenuhi pasar dalam negeri.
Kasus biaya uji usap polymerase chain reaction (PCR), misalnya, di Indonesia masih mahal karena memang sebagian besar masih impor. Oleh karena itu, kolaborasi kampus dan industri dalam negeri, baik BUMN maupun swasta, menjadi sangat penting.
Banyak inovasi brilian dari mahasiswa maupun dosen di kampus yang produknya perlu didorong agar bisa ke tingkat produksi massal.
Dalam hal ini, industri bisa berkolaborasi dengan kampus dengan membiayai riset dan beasiswa. Selanjutnya, hasil produk mereka bisa dibuat secara massal yang pada akhirnya akan bisa penuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Pada peringatan HUT Ke-76 RI, bangsa Indonesia jangan sampai kehilangan momentum untuk bersama-sama bergerak secara serempak dengan satu komando untuk melawan virus corona.
Pewarta: D Dj Kliwantoro
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
