Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Rabu, mengatakan perubahan angka IDI dari 2019–2020 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 3,76 poin (dari 93,08 menjadi 89,32), sementara untuk aspek hak-hak politik meningkat sebesar 0,67 poin (dari 51,16 menjadi 51,83) dan aspek lembaga demokrasi naik sebesar 0,93 poin (dari 52,61 menjadi 53,54).
"Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Papua tetap berada dalam kategori 'sedang'," katanya.
Baca juga: Maraknya politik identitas penyumbang penurunan indeks demokrasi
Menurut Adriana, jika dilihat lebih mendalam maka pada periode tahun 2019–2020, terdapat tiga variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan.
Tiga variabel yang mengalami peningkatan adalah variabel kebebasan berkeyakinan yang meningkat 2,68 poin, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan yang meningkat 1,35 poin, dan variabel peran peradilan yang independen yakni naik 12,50 poin.
"Sementara empat variabel yang mengalami penurunan adalah variabel kebebasan berpendapat yang menurun hingga 36,12 poin, variabel kebebasan dari diskriminasi yang menurun sebesar 8,25 poin, variabel peran DPRD yang menurun hingga 11,45 poin, dan variabel peran birokrasi pemerintah daerah yang turun 4,53 poin," ujarnya.
Baca juga: Bakesbangpol: Indeks Demokrasi Bali turun tapi masih baik
Dia menjelaskan empat variabel sisanya, yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel hak memilih dan dipilih, variabel pemilu yang bebas dan adil serta variabel peran partai politik tidak mengalami perubahan dari 2019.
"Angka IDI menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga 2020, tingkat demokrasi di Papua mengalami fluktuasi," katanya lagi.
Dia menambahkan sepanjang 2009 hingga 2020, tingkat demokrasi di Provinsi Papua mengalami dinamika, di mana pada periode tersebut, angka IDI tercatat berfluktuasi pada kisaran angka terendah sebesar 57,55 pada 2015 dan angka tertinggi tercatat sebesar 65,25 yaitu pada 2019.
Baca juga: KSP: Penurunan indeks demokrasi-persepsi korupsi jadi bahan evaluasi
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
