Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mempertanyakan distribusi vaksin COVID-19 yang tidak merata di sejumlah daerah kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.Apa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk distribusi vaksin ini?
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, Saleh mengatakan bahwa dari paparan Menkes Budi memperlihatkan distribusi vaksin COVID-19 yang tidak merata dengan baik.
"Apa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk distribusi vaksin ini?" tanya Saleh.
Lebih lanjut, dia menjabarkan kembali paparan Menkes yang menunjukkan data vaksinasi di DKI Jakarta telah mencapai 120 persen, sementara di daerah lain bahkan masih belum mencapai 20 persen.
Menurut dia, hal tersebut penting untuk diketahui karena berdasarkan kunjungan kerja yang DPR telah dilaksanakan ke berbagai daerah, masalah utama vaksinasi COVID-19 adalah soal ketersedian vaksin.
Menkes Budi kemudian menjawab beberapa pertanyaan terkait dalam rapat kerja itu dan mengatakan bahwa stok dan distribusi vaksin saat ini tengah diintegrasikan ke dalam sebuah portal khusus, yakni vaksin.kemkes.go.id.
Portal tersebut, lanjut Menkes, akan memperlihatkan jumlah dosis vaksin yang dikirim dan stok vaksin COVID-19 di masing-masing kabupaten/kota dan provnisi.
Dikatakan pula bahwa data mengenai stok dan distribusi vaksin COVID-19 akan terus diperbarui secara berkala oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Mungkin masih ada data meleset sedikit karena belum semua pemda disiplin memasukkan data. Namun, dengan (portal terintegrasi), kami berharap pemda memasukkan data karena vaksin akan dikirim dosisnya berbasis laporan ini," kata Menkes Budi.
Selain stok vaksin, dia menyatakan bahwa data mengenai dosis pertama dan kedua vaksinasi COVID-19 di seluruh daerah juga akan tercantum dalam portal tersebut.
Dengan menggunakan sistem itu, Menkes Budi berharap transparansi dan keterbukaan akan membantu proses vaksinasi COVID-19 secara keseluruhan.
Dalam kesempatan yang sama, selain rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Komisi IX DPR RI juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Direktur Utama PT Biofarma serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDl), Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengenai perkembangan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 nasional.
Baca juga: Nadiem: Vaksinasi tidak jadi kriteria utama pelaksanaan PTM terbatas
Baca juga: Kemenkes gagas pembangunan infrastruktur logistik vaksin rantai dingin
Pewarta: Muhammad Jasuma Fadholi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
