Sri Mulyani: Insentif pajak telah dimanfaatkan Rp51,97 triliun

25 Agustus 2021 20:42 WIB

Arsip Foto - Pekerja menata hasil cetakan kerupuk putih di Pabrik Kerupuk Melati, Jakarta, Sabtu (26/6/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang insentif perpajakan untuk sektor usaha hingga akhir tahun 2021, guna membantu masyarakat umum dan pelaku usaha tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

Insentif pajak masih kami berikan untuk mendorong sektor-sektor usaha untuk pulih kembali dan memiliki kekuatan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan insentif pajak telah dimanfaatkan sebesar Rp51,97 triliun hingga pertengahan Agustus 2021.

"Insentif pajak masih kami berikan untuk mendorong sektor-sektor usaha untuk pulih kembali dan memiliki kekuatan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Agustus 2021 secara daring di Jakarta, Rabu.

Bendahara Negara memerinci realisasi insentif pajak tersebut terdiri atas insentif dunia usaha dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 mencapai Rp50,24 triliun, insentif PMK Nomor 21 sebesar Rp304,6 miliar, dan insentif PMK Nomor 31 yakni Rp1,43 triliun.

Adapun insentif dunia usaha PMK 9 mencakup insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp2,09 triliun kepada 76.025 pemberi kerja, PPh Pasal 22 impor Rp17,15 triliun kepada 9.305 wajib pajak (WP), PPh Pasal 25 senilai Rp19,31 triliun kepada 56.858 WP, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) Rp4,39 triliun kepada 1.995 WP.

Selanjutnya, untuk insentif penurunan tarif PPh Badan Pasal 25 dari 25 persen ke 22 persen yang berlaku umum ke seluruh WP badan senilai Rp6,84 triliun dan insentif PPh final kepada 125.198 UMKM senilai Rp450 miliar.

Sementara, Sri Mulyani menjelaskan insentif yang diatur dalam PMK 21 yaitu PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk rumah yang dimanfaatkan WP mencapai Rp304,6 miliar kepada 7.069 pembeli dari 574 pengembang.

"Untuk rumah yang harganya di bawah Rp1 miliar senilai Rp235,8 miliar pajaknya yang ditanggung pemerintah dan rumah antara Rp1 miliar sampai Rp5 miliar sebesar Rp68,8 miliar PPN yang ditanggung," ucap dia.

Kemudian, ia menuturkan untuk PMK 31 insentif yang diberikan yakni pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor Rp1,43 triliun untuk enam pabrik.

Baca juga: Sri Mulyani sebut defisit APBN hingga Juli capai 2,04 persen
Baca juga: Menkeu: Pendapatan negara capai Rp1.031,5 triliun per Juli 2021
Baca juga: Realisasi pembiayaan investasi capai Rp54,1 triliun