Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan Wapres meminta jajaran menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan konsolidasi data masyarakat miskin ekstrem sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
"Yang diminta oleh Wapres itu sebenarnya ada konsolidasi data, updating data, karena banyak sekali data (kemiskinan) masih perlu dikonsolidasi, perlu di-update," kata Masduki di Jakarta, Jumat.
Data masyarakat miskin tersebut, tambah Masduki, pasti mengalami pembaruan di kondisi krisis pandemi COVID-19 karena ada masyarakat miskin baru.
"Sekarang akibat pandemi itu, banyak juga orang-orang yang miskin baru, orang yang ditinggal mati suami atau istri itu akan menjadi miskin, apalagi anak-anak, anak yatim juga makin banyak. Nah, ini harus dikonsolidasi," paparnya.
Secara khusus Wapres meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyasar rumah tangga dengan kondisi miskin ekstrem.
Baca juga: Wapres: Bukan hal mudah tekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen
Baca juga: Wapres: Anggaran penyelesaian kemiskinan ekstrem cukup besar
"Jadi Mensos diminta oleh Wapres untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan DTKS, data yang memang sasarannya itu adalah menyasar ke rumah tangga," tuturnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wapres Ma’ruf secara virtual, Rabu (25/8), Wapres menekankan upaya Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Target Pemerintah tersebut lebih cepat dari target global yang berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem pada 2030 berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan SDGs yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024," ujar Wapres.
Baca juga: Pemerintah selesaikan kemiskinan ekstrem tujuh provinsi pada 2021
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
