CORE: Pemerintah bisa pakai dana bencana dan hibah antisipasi La Nina

Jika belajar dari tahun lalu di mana dana cadangan ini hanya terserap sebesar Rp1 triliun maka seharusnya sisa anggaran ini cukup,

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan pemerintah dapat menggunakan dana bencana dan dana hibah untuk menanggulangi potensi dampak terjadinya La Nina yang diperkirakan oleh BMKG akan menerjang Indonesia pada akhir 2021.

“Ruang untuk melakukan realokasi semakin kecil, jadi seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan dari dua anggaran itu atau menambah anggaran belanja sebagai opsi terakhir,” kata Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Yusuf mengatakan dua pos tersebut dapat dimanfaatkan mengingat pemerintah pada tahun ini telah merealokasi dan refocusing anggaran sebanyak empat kali sehingga ruang untuk melakukannya kembali semakin kecil.

Pemerintah telah melakukan empat kali refocusing dan realokasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 dan sebesar Rp744,45 triliun.

Yusuf mengatakan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp5 triliun pada 2021 untuk dana penanggulangan bencana yang sejauh ini baru terserap sekitar Rp2,3 triliun.

Baca juga: Antisipasi La Nina, pemerintah diingatkan siapkan ketersediaan pangan

“Jika belajar dari tahun lalu di mana dana cadangan ini hanya terserap sebesar Rp1 triliun maka seharusnya sisa anggaran ini cukup,” ujarnya.

Menurut Yusuf, anggaran tersebut cukup dengan catatan dampak La Nina tidak masif dan Indonesia tidak dilanda bencana besar sampai akhir tahun nanti.

Sementara untuk dana hibah, ia mengatakan biasanya pemerintah mengelola dana hibah ini ditujukan bagi penanganan bencana.

Yusuf pun menyarankan agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan baik supaya penggunaan anggaran tersebut lebih optimal.

“Pekerjaan rumahnya tentu bagaimana koordinasi antar pemerintah pusat dan pemda yang terdampak agar nanti bantuan bisa tersalurkan secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Ia menambahkan pemerintah juga perlu memastikan adanya tempat pengungsian yang layak dan cukup untuk menghadapi potensi dampak La Nina ini.

“Kalau pun nantinya akan ada pengungsi dari bencana ini, pemerintah perlu memastikan bahwa tempat pengungsiannya bisa menerapkan protokoler kesehatan secara baik,” ujarnya.

Baca juga: BMKG indikasikan ENSO netral jadi La Nina di akhir tahun 2021

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021