Teten Masduki: Realisasi BPUM 2021 capai 92,35 persen

30 Agustus 2021 16:49 WIB

Pekerja mengemas seragam sekolah di sebuah konveksi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/4/2021). Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp184,83 triliun dari alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj/aa.

Program BPUM bukan hanya sekadar untuk membantu 'cash flow' usaha mikro, tetapi juga untuk memperkuat daya beli masyarakat

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 sudah mencapai Rp14,21 triliun atau 92,35 persen dari total senilai Rp15,36 triliun.

Realisasi penyaluran BPUM senilai Rp14,21 triliun itu diperuntukkan untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro.

"Secara keseluruhan, dana BPUM mencapai senilai Rp15,36 triliun yang diperuntukkan bagi 12,8 juta pelaku," ujar dia ketika rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin.

Pada tahap pertama, tersalurkan 100 persen kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp11,76 triliun.

Memasuki tahap kedua, target yang ditentukan sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran Rp3,6 triliun. Adapun yang sudah terealisasi sebesar Rp2,45 triliun untuk 2,043 juta pelaku usaha mikro.

Kemenkop UKM memberikan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan penyaluran BPUM agar tepat sasaran dan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukkan.

Pertama, verifikasi validasi data calon penerima BPUM 2021 menjadi keharusan dalam rangka mendukung terwujudnya basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terintegrasi.

Kedua, pengawasan intensif yang disertai dengan pengaturan sanksi terhadap pihak pengusul akan dapat meminimalisir pengajuan calon penerima BPUM yang melanggar kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pendampingan calon penerima BPUM diperlukan agar dapat mengarahkan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan.

Terakhir, penggunaan online monitoring sytem untuk mempermudah sistem pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan program bantuan bagi UMKM.

"Program BPUM bukan hanya sekadar untuk membantu cash flow usaha mikro, tetapi juga untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama ikut mendorong pertumbuhan (ekonomi) di kuartal II dan III," tutur Teten.

Baca juga: Airlangga: Kuartal III 2021 akan ada 4 juta UMKM-PKL terima banpres
Baca juga: Wamenkeu: Penerima BPUM gunakan 88,5 persen bantuan untuk bahan baku
Baca juga: KemenkopUKM targetkan 1,5 juta orang terima BPUM hingga akhir Juli