Perpustakaan tidak hanya koleksi buku, tapi harus transfer pengetahuan

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan fungsi perpustakaan tidak hanya mengoleksi buku saja, tetapi juga harus melakukan transfer pengetahuan.

“Saat ini paradigma perpustakaan telah mengubah peran dan fungsi perpustakaan. Peran dan fungsi perpustakaan mengurusi koleksi hanya tinggal 10 persen, sisanya lebih mengedepankan peran melakukan transfer pengetahuan ke masyarakat. Jadi, perpustakaan sudah lama mati kalau dia masih bersikap eksklusif. Perpustakaan harus inklusif,” ujar Syarif dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Baca juga: DPR setujui pagu anggaran Perpusnas 2022 sebesar Rp667,52 miliar

Dia menambahkan saat perpustakaan menjadi bagian dan mengenali segenap keseharian masyarakat, akan menemukan begitu banyak masalah. Dengan demikian, bahwa kebutuhan masyarakat pada akses perpustakaan sangat lah besar.

Syarif Bando mengatakan literasi memiliki empat tingkatan, dimulai dari kemampuan baca, tulis, hitung dan pembangunan karakter, aksesibilitas terhadap bahan bacaan terbaru, terpercaya dan menjadi solusi.

Selanjutnya, memahami makna tersirat dari yang tersurat, memiliki kemampuan berinovasi atau kreativitas, dan kemampuan menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Itu artinya, masyarakat membutuhkan sarana perpustakaan mengubah kualitas hidupnya. Dari barang dan jasa yang dihasilkan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya,” katanya.

Apalagi, di tengah kondisi pandemi, kurang lebih 20 juta masyarakat Indonesia merasakan dampak langsung COVID-19. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan asupan ilmu terapan.

“Siapa saja yang terdampak pandemi COVID-19 dan susah lapangan kerja, silahkan datang ke perpustakaan, kami akan membimbing dan mendampingi pilihan ekonomi apa saja,” imbuh dia.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen hingga 5,5 persen dalam masa pandemi.

Baca juga: Perpusnas susun peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik

Baca juga: Kemendagri: Komitmen kepala daerah perlu dalam peningkatan literasi

Hal itu berkaitan dengan program literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Bappenas memberi dukungan penuh dengan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mencapai SDM unggul dan berdaya saing.

“Dukungan anggaran juga diperkuat, salah satunya melalui dana alokasi khusus (DAK). DAK sudah dijalankan selama tiga tahun untuk membangun infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit dan perpustakaan. Di bidang perpustakaan, kami memperkuat infrastruktur, seperti pembangunan gedung baru, rehabilitasi, pengadaan perabot, penyediaan bahan dan koneksi internet untuk meningkatkan tingkat kunjungan,” terang Amich.

Pada 2021, Perpusnas mengelola DAK lebih dari Rp500 miliar, yang semuanya terdistribusi dari Aceh sampai Papua.