"Pembelajaran berbarengan dengan pelonggaran sosial, saya takut terjadi letupan-letupan kecil," ujar Tri Yunis Miko Wahyono dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Ahli Epidemiologi UI: Disiplin pakai masker cara kendalikan COVID-19
Oleh karena itu, ia meminta penentuan level PPKM yang berdasarkan asesmen situasi pandemi yang mengukur laju transmisi virus harus dilakukan dengan benar untuk menghindari dampak negatif pada peserta didik.
"PPKM ber-level itu indikator pertama berdasarkan transmisi virus, berdasarkan jumlah kasus yang ada di wilayah itu, itu harus dilakukan dengan benar," katanya.
Selain itu, lanjut dia, respons pemerintah kabupaten atau kota terhadap sistem kesehatan, yakni 3T (testing, tracing dan treatment) juga harus diperhatikan secara teliti.
Secara terpisah, Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah akan menghentikan kegiatan PTM secara terbatas di sekolah selama tiga hari apabila dalam pelaksanaannya ditemukan siswa terinfeksi COVID-19
Wiku mengatakan hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik memiliki kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 nasional.
Baca juga: Ahli sarankan kombinasi tes cegah penyebaran COVID-19
Baca juga: Epidemiolog: Tingkatkan cakupan vaksinasi antisipasi lonjakan kasus
Wiku mengatakan pembelajaran tatap muka terbatas sudah diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia yang sudah berada di level 1 sampai dengan 3, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Secara umum penyelenggaraan PTM terbatas sudah berjalan dengan baik dan ditemukan beberapa catatan terkait protokol kesehatan yang nantinya terus diperbaiki, baik meliputi random testing, rekapitulasi laporan kasus COVID-19 maupun cakupan vaksinasi di satuan pendidikan," ujarnya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
