PLN minta dukungan DPR RI soal PMN 2022 sebesar Rp5 triliun

1 September 2021 13:41 WIB

Direktur Utama PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) Zulkifli Zaini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (01/09/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)

Untuk itu kami mohon dukungan Anggota Komisi VI DPR RI untuk dapat menyetujui usulan tambahan pendanaan PMN 2022 sebesar Rp5 triliun kepada PLN

Dirut PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp5 triliun diperlukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, khususnya terkait kemandirian energi dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) di Indonesia.

Program tersebut yakni komitmen PLN untuk mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025 dan perencanaan investasi diutamakan untuk pengembangan transmisi terkait evakuasi daya dari pembangkit, penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), peningkatan keandalan sistem ketenagalistrikan, dan mendukung peningkatan penjualan.

"Untuk itu kami mohon dukungan Anggota Komisi VI DPR RI untuk dapat menyetujui usulan tambahan pendanaan PMN 2022 sebesar Rp5 triliun kepada PLN," kata Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Zulkifli melanjutkan PMN tahun 2022 untuk alokasi investasi dibutuhkan untuk mengurangi gap funding dan meningkatkan leverage pendanaan yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan secara berkelanjutan.

Baca juga: PLN: PMN Rp5 triliun untuk pembangkit EBT hingga distribusi listrik

Adapun di dalam PMN 2022 terdapat untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) alokasi 2021 sebesar Rp682,69 miliar yang diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di lima kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang direncanakan beroperasi tahun 2022.

"PMN juga dapat membantu struktur keuangan dan permodalan PLN, dengan kondisi beban utang yang saat ini sudah cukup tinggi," ujar Zulkifli.

Untuk pelaksanaan PMN 2022, ia pun meminta beberapa dukungan lainnya yakni dalam bentuk dukungan pembangunan akses infrastruktur jalan dan transportasi terkait dengan kondisi geografis, dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan pembebasan lahan, dan dukungan peningkatan produksi di pedesaan terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi, sehingga dapat meningkatkan konsumsi listrik.

Kemudian dukungan pendanaan dengan cost of fund yang murah untuk mengurangi kebutuhan gap funding dan meningkatkan leverage pendanaan yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan secara berkelanjutan dengan pertimbangan sizing dan timing seperti PMN, Subsidiary Loan Agreement (SLA), dan lainnya.

Baca juga: Dirut PLN: Dana PMN untuk belanja modal hingga pembangkit EBT