• Beranda
  • Berita
  • Pemprov DKI usulkan subsidi tarif air bersih, atasi ketimpangan

Pemprov DKI usulkan subsidi tarif air bersih, atasi ketimpangan

1 September 2021 19:29 WIB
Pemprov DKI usulkan subsidi tarif air bersih, atasi ketimpangan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan paparan pada acara diskusi "Balkoters Talk: Pelayanan Merata Air Minum Jakarta" yang digelar secara virtual, Rabu (1/9/2021). ANTARA/TL/Ricky Prayoga.


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan subsidi tarif air bersih kepada warga Jakarta dari keluarga ekonomi lemah, guna mengatasi ketimpangan ekonomi 

"Persoalan  mendasar yang dihadapi warga dengan kemampuan ekonomi rendah saat ini adalah mereka harus membayar mahal untuk mendapatkan air bersih, sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas yang membyar dengan tarif yang sama, dirasakan murah," kata  Anies Baswedan, dalam diskusi "Balkoters Talk: Pelayanan Merata Air Minum Jakarta" yang digelar secara virtual, Rabu.

Menurut Anies Baswedan, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, membayar tarif air bersih dirasakan murah dibanding dengan warga ekonomi lemah yang harus membayar air bersih dengan tarif yang sama.

Anies mencontohkan, warga Jakarta ketika membeli air di penjual air gerobak, mereka harus membayar sekitar Rp70.000 per meter kubik atau sekitar Rp600.000 per bulan untuk konsumsi air bersih.

Guna mengatasi masalah tarif air bersih ini, Anies menyatakan,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan alokasi dana untuk subsidi air bersih sebesar Rp33,68 miliar pada APBD Perubahan 2021 dan Rancangan APBD 2022, yang layanannya disediakan oleh PAM Jaya.

Dengan adanya subsidi ini, maka warga di Kepulauan Seribu yang sebelumnya harus membayar air bersih Rp32.500 per meter kubik, sekarang menjadi membayar Rp3.500 per meter kubik. "Turunnya hampir 90 persen. Jadi warga membayar hanya sekitar 10 persen. Tarif ini menjadi sangat terjangkau," kata Anies.

Selain mensibsidi tarif,  kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM Jaya juga menyediakan layanan kios air bersih di daerah yang belum terjangkau layanan PAM Jaya. "Di Kepulauan Seribu, menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang bisa mengubah air laut menjadi air tawar siap minum," katanya.

Anies menyebut, dengan beralihnya masyarakat memanfaatkan kios air, maka dampak positifnya mereka mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan mengurangi efek penurunan tanah.

"Subsidi, SWRO, dan kios air, adalah solusi jangka pendek. Ini bukan solusi permanen. Kita harus terus-menerus mengikhtiarkan solusi permanen untuk jangka panjang yaitu jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber daya air," ucapnya.

Perluasan cakupan air
Anies juga menyebut, Pemprov DKI Jakarta mengupayakan peningkatan pelayanan air minum perpipaan dengan harga yang lebih terjangkau dan bisa diakses semua wilayah, termasuk di Kepulauan Seribu.

"Saat ini layanan air bersih perpipaan di Jakarta baru bisa menjangkau sekitar 64 persen wilayah, masih di bawah ketetapan Kemendagri yakni sebanyak 80 persen," katanya

Direktur Utama PD PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, mengakui hal tersebut, yakni masih kekurangan suplai air sebanyak 13.000 liter per detik untuk memenuhi layanan 100 persen di Jakarta.  "Saat ini ada sekitar 907.000 pelanggan dengan aliran air mencapai 20.725 liter per detik," katanya.

"Berdasarkan fakta tersebut, kami buat proyeksinya sampai tahun 2030. Apa saja kebutuhan yang harus dilakukan untuk bisa mencapai cakupan layanan 100 persen pada tahun 2030," tuturnya.

Dia menjelaskan, untuk mencapai cakupan layanan 100 persen, PD PAM Jaya akan melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah memanfaatkan rencana penambahan pasokan air dari Jatiluhur dan Karian di wilayah hulu yang dikerjakan Pemerintah Pusat.

"Kemudian di hilirnya kita harus mendistribusikan melalui jaringan perpipaan distribusi yang kita bangun," ucap Bambang.

Dengan proyek ini, diharapkan pada tahun 2024 DKI Jakarta mampu menambah pasokan aliran air sebanyak 7.200 liter per detik sehingga warga yang sebelumnya belum bisa diakses oleh PAM Jaya,  menjadi terjangkau.

Bambang juga menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan konstruksi di Buaran III, Pesanggrahan, Ciliwung, dam Uprating atau menambah pasokan di Buaran III. "Lalu ada juga pengembangan lainnya termasuk SPAM Komunal," katanya.

Menurut Bambang, dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pada tahun 2030 PAM Jaya sudah bisa mencapai cakupan 100 persen dengan kemampuan mengalirkan 33.725 liter per detik.

 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Harahap
Copyright © ANTARA 2021