David Tobing, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan usulan tersebut berupa surat yang dikirimkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan sebagai pembuat dan operator aplikasi PeduliLindungi agar mengambil tindakan tegas.
"Pertama, menghapus tentang pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi PeduliLindungi atau setidak-tidaknya menyesuaikan ke peraturan perundang-undangan yang telah ada agar data pribadi masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi lebih terlindungi," kata David.
Baca juga: Kemendagri sarankan PeduliLindungi gunakan multi-autentikasi
Kedua, lanjut dia, diperlukan adanya sanksi dan pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi.
"Ketentuan pembatasan tanggung jawab yang dimuat dalam aplikasi PeduliLindungi justru telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo," ujarnya.
Menurut dia, ada kejanggalan karena di dalam aplikasi PeduliLindungi tidak menjamin penyelenggaraan sistem elektronik tidak terganggu, tepat waktu, aman, dan bebas dari kesalahan.
Padahal, undang-undang dan peraturan pemerintah mewajibkan penyelenggara sistem untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab, tegas David.
Baca juga: Satgas COVID-19: Performa aplikasi PeduliLindungi harus ditingkatkan
David menambahkan, masih terdapat klausul yang menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran atau akses yang tidak sah.
Hal itu dinilai David juga bertolak belakang ketika regulasi yang ada memberikan hak kepada pemilik data untuk mengajukan gugatan ketika haknya dilanggar dan penyelenggara sistem wajib bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya.
Dia juga mengatakan bahwa KKI meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim pencari fakta untuk mendalami dugaan kebocoran data aplikasi PeduliLindungi dan melakukan supervisi kepada kementerian terkait yang membuat dan mengoperasikan aplikasi tersebut agar mematuhi peraturan perundang-undangan.
"KKI mengapresiasi pemerintah karena sudah menerbitkan aplikasi ini sebagai respon atas situasi pandemi. Namun, KKI juga berharap ada respon positif, khususnya dari presiden dan kementerian terkait atas usulan-usulan tersebut sehingga hak data pribadi masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi benar-benar dilindungi," harap David.
Baca juga: Platform tunggal PeduliLindungi memiliki sistem keamanan super
Pewarta: Muhammad Jasuma Fadholi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
