Hasil pemeriksaan KAP terhadap laporan keuangan BPK 2020 menunjukkan opini WTP yang juga telah diperoleh 14 laporan keuangan BPK sejak 2006
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif mengatakan BPK meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Wibawa dan Rekan, yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 9 April 2021.
“Hasil pemeriksaan KAP terhadap laporan keuangan BPK 2020 menunjukkan opini WTP yang juga telah diperoleh 14 laporan keuangan BPK sejak 2006,” kata Bahtiar dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Senin.
KAP Husni, Wibawa dan Rekan menyampaikan beberapa catatan administratif agar pejabat pembuat komitmen BPK lebih cermat dalam hal penomoran dan penamaan kegiatan yang dilaksanakan BPK. Namun, catatan ini tidak memengaruhi opini WTP yang diberikan.
Pada 2020 realisasi pendapatan BPK mencapai Rp25,36 miliar atau 281,96 persen dari estimasi pendapatan senilai Rp8,99 miliar. Menurut Bahtiar, pendapatan ini berasal dari fee jasa audit atas laporan keuangan International Atomic Energy Agency (IAEA).
“Dan dari pendapatan lain-lain berupa setoran pengembalian pegawai dari temuan inspektorat utama, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja barang atau modal tahun anggaran lalu yang tidak ditargetkan sebagai penerimaan,” katanya.
Sementara itu, pada tahun yang sama belanja BPK mencapai Rp3,44 triliun atau 95,54 persen dari pagu anggaran senilai Rp3,599 triliun. Persentase serapan anggaran ini turun dari serapan 2019 yang sebesar 98,21 persen karena penyebaran COVID-19.
“Ada beberapa belanja pegawai yang tidak dibayarkan terkait tunjangan kinerja dalam komponen hari raya dan gaji ke-13 dan juga kegiatan, belanja barang-barang, dan perjalanan dinas yang tidak bisa dilaksanakan karena COVID-19,” kata Bahtiar.
Karena itu, beban operasional BPK pada 2020 pun menurun hingga 12,62 persen dibandingkan tahun 2019 yakni dari Rp3,85 triliun menjadi Rp3,63 triliun.
Baca juga: Realisasi anggaran BPK naik, capai Rp2,1 triliun hingga 23 Agustus
Baca juga: BPK buat 596 ribu rekomendasi dari 2005 hingga 2020
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
