Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia terkendala faktor geografis yang mempersulit pengiriman vaksin dari pusat ke daerah.
"Saya lihat masih ada kendala-kendala, karena memang untuk mencapai seluruh Indonesia ada berbagai hambatan, geografis, kemudian jarak yang jauh. Jadi ada yang tempat-tempatnya sulit dijangkau," kata Wapres usai meninjau Sentra Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI) di Jakarta Pusat, Selasa.
Meskipun terkendala distribusi vaksin, lanjut Wapres, Pemerintah tetap menargetkan 77 persen dari total populasi penduduk, atau setara dengan 208 juta orang, untuk segera divaksin COVID-19.
"Kita persiapkan 77 persen atau 208 juta harus sudah segera divaksin. Semula kita 2021 akhir, Desember, itu sudah selesai. Kita harapkan ya secepatnya, Insya Allah," tambahnya.
Wapres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Baca juga: Wapres: Pemerintah sedang menyiapkan skenario endemi COVID-19
Baca juga: Wapres tinjau vaksinasi COVID-19 di RSKGM FKG UI
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk terus melakukan "3T" atau testing, tracing, treatment sehingga angka penularan aktif kasus COVID-19 semakin menurun.
"Terus kita lakukan tracing, melakukan testing. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa sekarang ini sudah terjadi penurunan (kasus COVID-19) karena cara-cara penanganan kita yang ketat," tuturnya.
Dengan terus menerapkan protokol kesehatan, melakukan "3T" dan vaksinasi, lanjut Wapres, maka Indonesia dapat segera menuju masa endemi.
Pemerintah sedang menyiapkan skenario terperinci terkait penanganan endemi COVID-19 karena virus tersebut tidak akan lenyap sampai ada penemuan obat yang mujarab, ucap Wapres.
"Secara lebih detail itu memang sedang disiapkan skenarionya seperti apa, yang pasti, penerapan protokol kesehatan ketat, juga vaksinasi dan berlanjut sampai tiga kali dosis atau booster, ini yang sekarang dilakukan Pemerintah," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
