DPR setujui RUU P2 APBN 2020 menjadi undang-undang

7 September 2021 18:54 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengikuti Rapat Paripurna pengesahan UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2021). DPR resmi mengesahkan RUU P2 APBN 2020 menjadi undang-undang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj

Di tengah pandemi, kita dapat menyelesaikan RUU P2 APBN Tahun 2020

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN atau P2 APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa.

"Menanyakan ke fraksi apakah RUU Pelaksanaan APBN 2020 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sebagai pimpinan rapat.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh perwakilan fraksi di DPR.

Dasco kembali menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPR, yang kembali dijawab setuju oleh peserta rapat paripurna.

Meskipun disetujui menjadi undang-undang, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono dalam laporannya menyampaikan Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan dan rekomendasi DPR.

Sebanyak 12 rekomendasi yang dibacakan oleh Edhie di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Edhie juga melaporkan sikap fraksi yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, dimana Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan atas RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2020 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan disetujuinya RUU menjadi UU, maka selesailah siklus pengelolaan APBN tahun 2020 yang merupakan tahun yang sungguh sangat luar biasa akibat terjadinya pandemi COVID-19.

"Di tengah pandemi, kita dapat menyelesaikan RUU P2 APBN Tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik," kata Sri Mulyani.
Baca juga: DPR gelar paripurna ambil keputusan RUU Pertanggungjawaban APBN 2020
Baca juga: Banggar DPR-Pemerintah gelar rapat kerja bahas RUU APBN 2020