Adapun lima strategi yang dimaksud adalah pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, pembangunan kewilayahan, pendampingan desa, dan kelembagaan.
"Kalau lima strategi ini dijalankan, kita sangat yakin pada 2024 Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem, ini dimulai dari Indonesia timur yaitu Papua dan Papua Barat," kata Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan tahapan penanganan keluarga miskin ekstrem, yaitu dengan cara penuntasan data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, fokus implementasi kegiatan untuk warga miskin ekstrem.
Baca juga: Mendes PDTT: IPM Papua meningkat jadi 60,44 pada 2020
Baca juga: Desa sangat tertinggal di Papua menurun selama 2015-2020
Selain itu, pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), peningkatan kapasitas warga miskin ekstrem, dan penguatan posyandu kesejahteraan.
Menurut Halim Iskandar, semua strategi dan tahapan itu dapat didukung dengan dana desa. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, terdapat dua pemanfaatan dana desa, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM.
"Semua yang berkaitan dengan dua hal itu pemanfaatan dana desa boleh dibuat apa saja," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa saat menghadiri kegiatan Start up dan Workshop Provinsi, program Transformasi Ekonomi Kampung (TEKAD) di Provinsi Papua, Kamis ini.
Seperti diketahui, setidaknya ada tujuh provinsi yang menjadi fokus pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.*
Baca juga: Mendes PDTT: Kabupaten Paniai Papua jangan lagi jadi daerah tertinggal
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
