Menurut Hamidin, potensi ini karena banyak warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan jaringan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah dan Irak di era 2014-2019, serta ikut pelatihan dengan Taliban di Afghanistan pada 1990-an yang melahirkan kelompok Al Jamaah Al Islamiyah.
"Ini menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk melawan radikalisme dan terorisme. ISIS memang sudah selesai, tetapi simpatisan dari Indonesia yang ingin kembali masih banyak. Lalu kemudian Al Jamaah Al Islamiyah Indonesia yang kita ketahui bersama ada generasi 1 sampai 4 dan sudah diidentifikasi oleh negara,” ujar Hamidin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang harus diwaspadai, pertama adalah orang-orang yang kembali pasca kekalahan ISIS. Hamidin mengaku pernah datang langsung ke Irbil, Irak, untuk menjemput deportan eks simpatisan ISIS tahun 2017 lalu dan faktanya tidak semua simpatisan ISIS kembali ke negaranya.
Baca juga: Dunia sambut pemerintahan Taliban dengan waspada
Baca juga: Menlu RI berharap Afghanistan tak jadi tempat pelatihan teroris
Baca juga: China siap lanjutkan komunikasi dengan pemerintahan baru Afghanistan
Dari penelusurannya, Hamidin mengatakan ada eks militan asal Indonesia yang tidak pulang ke Indonesia, tetapi pulang ke Tunisia karena menikah dengan orang Tunisia. Kemudian ada juga militan dari negara lain yang justru ke Indonesia.
Ada yang kembali ke Tunisia, misalnya orang Indonesia atau wanita Indonesia yang kemudian menikah dengan orang Tunisia. Kemudian ada yang dari negara lain juga ke Indonesia.
"Saya menyebut mereka relocator. Mereka adalah orang dari suatu negara, tapi dia ikut berjuang pada ISIS, dia kembali, kemudian dia tinggal di suatu negara tertentu dan bergabung dengan sel-sel terorisme di negara tersebut," ungkap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur ini.
Menurut dia, relocator ini dulu pernah terjadi di Indonesia saat ramai-ramainya kelompok Al Qaeda, seperti Noordin M Top dan Dr Azahari dari Malaysia. Begitu pula dengan tokoh teroris lainnya Muhammad Hasan dari Singapura yang ditangkap pada 2008 lalu. Mereka adalah contoh nyata relocator masa lalu.
"Sekarang orang yang dari ISIS bisa saja berada di tengah-tengah kita, kemudian dia bergabung kepada sel lamanya. Kemudian suatu saat ketika ada momentum, maka dia akan hidup lagi untuk menggelorakan itu," jelas Hamidin.
Ia mengungkapkan tidak semua relocator itu teridentifikasi saat masuk ke Indonesia, seperti Muhammad Bojoglan dan kawan-kawan dari Uighur, yang pernah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.
Kedua, lanjut Hamidin, yang perlu diwaspadai adalah pengelana yang frustasi atau frustatated traveller. Saat ISIS berjaya, orang-orang ini sebenarnya ingin berangkat ke Suriah dan Irak tetapi tidak ada sponsor, tidak ada yang bisa mengajak, tidak ada yang bisa mengantar tapi gairahnya sangat tinggi.
"Kita sudah melihat bagaimana kasus misalnya penyerangan Kapolsek di Tangerang pada saat itu. Dia mau berangkat, tapi tidak ada uang. Hanya melihat polisi dia hajar. Nah ini termasuk pengelana yang frustasi," tegasnya.
Ketiga, ungkapnya, adalah sel-sel hibernasi atau hibernate cells atau sel tiarap. Kelompok ini akan tiarap atau hibernasi bila BNPT, Densus 88, dan BIN banyak kegiatan. Kendati demikian, semangat dan motivasi mereka tetap ada dan tinggi.
Keempat adalah "sleeping cell" atau sel tidur. Mereka ini tidak ada gerakan, tapi sebetulnya radikal. Mereka tidak melakukan apa-apa, dan lebih banyak menunggu momen. Contohnya adalah kasus teror bom Surabaya dan bom Gereja Katedral Makassar.
Empat hal itulah yang harus diwaspadai terutama seiring berkuasanya Taliban di Afghanistan sekarang ini. Pasalnya, ideologi Taliban di masa lalu adalah ideologi terorisme.
"Semua kita paham itu. Jadi tetaplah kita Waspada, kita ikuti perkembangan perkembangan Taliban di sana. Kita berharap mereka akan melaksanakan apa yang sudah Taliban deklarasikan kepada Amerika dan lain-lain bahwa mereka akan menjadi demokrasi dan mengikuti tata aturan global. Saya kira itu yang saya lihat. Lebih baik kita wait and see," papar Ketua Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
