"Kami berharap Dubes KBRI Tokyo mempromosikan rencana pembangunan ini kepada investor di Jepang. Siapa tahu mereka tertarik berinvestasi di Natuna," kata Ansar Ahmad saat melakukan rapat terbatas secara zoom meeting bersama Dubes KBRI Tokyo Heri melalui ruang kerja di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (14/9).
Ansar memaparkan pelabuhan ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 1,7 hektare untuk sementara dan bisa saja diperluas lagi dengan melakukan pembebasan tanah masyarakat di sekitarnya.
Pelabuhan ini diharapkan menjadi pelabuhan terpadu yang multifungsi, selain menjadi pelabuhan perikanan dan logistik. Secara tidak langsung juga menjadi pelabuhan yang bisa mendukung pertahanan dan keamanan negara.
Baca juga: Gubernur Kepri dan Menhub bahas pembangunan pelabuhan dan bandara
Sejatinya di Kabupaten Natuna sudah ada pelabuhan terpadu di Sekat Lampa untuk pelabuhan logistik dan perikanan. Hanya saja jarak menuju Selat Lampa sangat jauh dan melalui jalur yang terjal, sehingga kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk pelabuhan perikanan dan logistik.
"Kita membutuhkan dukungan dari Pak Dubes terkait rencana pembangunan pelabuhan samudera ini. Kepada Menteri Perhubungan juga sudah kita bahas, dan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sudah dilakukan, dari masalah studi kelayakan, DED dan sebagainya," papar Gubernur.
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemkab Natuna telah menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare dan anggaran untuk studi kelayakan sebesar Rp2,5 miliar.
Adapun biaya pembangunan pelabuhan diusulkan kepada Menteri Perhubungan RI sebesar Rp200 miliar.
"Saya sempat diundang rapat bersama Menko Marves dan Menhub bahwa pelabuhan di Selat Lampa akan diserahkan ke TNI AL untuk mendukung kegiatan pertahanan. Kemudian disepakati dibangun pelabuhan alternatif, yakni pelabuhan samudera sebagai pelabuhan logistik dan perikanan di Teluk Buton," ungkap Ansar.
Sementara itu Dubes KBRI di Tokyo Heri Akhmadi menyambut baik rencana pembangunan ini. Namun, dia menegaskan jika posisi KBRI hanya sebagai perwakilan yang hanya menjalankan kebijakan dan bukan pengambil kebijakan.
"Karena saya hanya menjalankan kebijakan, maka saya akan menyampaikan hal ini kepada yang mengambil kebijakan. Kita juga akan tawarkan segala potensi yang ada di Natuna kepada pengusaha Jepang untuk berinvestasi di Natuna," katanya.
Heri juga mengaku sudah sempat berdiakusi dengan Menko Marves, Menhan dan Menteri KKP terkait rencana pengembangan pelabuhan terpadu di Natuna. Semuanya diakui mendukungnya.
Bahkan pelabuhan ini nantinya akan menjadi salah satu benteng pertahanan masyarakat melalui program penguatan ekonomi.
Baca juga: KSP kawal pembangunan Pelabuhan Kijing Kalbar
"Pada intinya, masalah pertahanan dan keamanan kita tidak hanya terfokus dengan memperluas armada perang saja. Namun lebih penting membangun penguatan ekonomi masyarakat dan pelabuhan terpadu di Teluk Buton ini selain menjadi alat untuk memperkuat ekonomi, juga akan menjadi benteng pertahanan dan keamanan negara," ucapnya.
Lanjut Heri hal ini juga sudah sempat dibicarakan dengan JICA (Japan International Cooperation Agency), yakni sebuah lembaga kerja sama pemerintahan Jepang.
Pihak JICA, menurut Heri, membuka lampu hijau untuk andil dalam proyek di pulau terluar tersebut.
"Kita sudah sempat membuka pembicaraan dan JICA membuka pintu untuk hal tersebut. Kita juga mau agar pelabuhan terpadu di Natuna ini memiliki value yang bisa menjadikan Natuna sebagai pusat perikanan internasional ke depannya," ujar Heri.
Bahkan JICA sendiri, lanjut Heri, telah ikut andil dalam pembangunan pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia sebagai upaya pemakmuran ekonomi dan keterisoliran di Indoneaia.
Baca juga: Dirjen Hubdat tinjau progres pembangunan dua pelabuhan di Bali
Baca juga: Pembangunan pelabuhan perikanan di Papua terus ada perbaikan
Pewarta: Ogen
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
