Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) harus bisa menghasilkan program pendampingan UMKM sektor perikanan yang berkelanjutan.Penguatan produk dan pendampingannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan
"Penguatan produk dan pendampingannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan," kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu.
Mengenai Gernas BBI di Aceh yang menampilkan kontes "Masterclass Ikan vs Kopi" oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdul Halim ingin pendampingannya jangka panjang dan tidak hanya sekali seumur hidup.
Hal itu, ujar dia, bisa dimulai dengan mengenali semua jenis kuliner sekaligus memetakan baik kelemahan maupun kekurangannya sebelum melakukan langkah penguatan dan pendampingan kepada pelaku usaha.
Ia juga menekankan pentingnya melakukan fasilitasi pemasaran produk baik secara daring maupun luring, serta adanya evaluasi secara berkala sehubungan dengan capaian dan kendala yang dihadapi.
Terkait dengan permodalan, lanjutnya, badan seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) telah diberi mandat untuk melakukan pembiayaan tersebut.
"Hanya saja formatnya perlu diubah, bukan berbasis individu, melainkan kelompok usaha atau koperasi atau badan hukum, sehingga tanggung jawabnya dikelola secara bersama-sama oleh anggota kelompok usaha," ujarnya.
Dengan berbasis kepada kelompok usaha, lanjut Abdul Halim, maka ke depannya diperkirakan bakal menghasilkan lebih banyak varian produk, serta peluang pengembalian dananya juga diharapkan bakal lebih besar.
Sebelumnya, LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mencapai target untuk menyalurkan pembiayaan permodalan bagi usaha sektor kelautan dan perikanan hingga Rp1,2 triliun pada akhir 2021.
"LPMUKP sudah memberikan persetujuan untuk penyaluran dari 2017 (BLU LPMUKP beroperasi memberikan pembiayaan sejak 10 November 2017) sampai sekarang, sudah Rp841,96 miliar," kata Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial dalam acara Bincang Bahari daring di Jakarta, Selasa (22/6).
Syarif Syahrial mengungkapkan bahwa sampai akhir 2021, pihaknya menargetkan untuk penyaluran pembiayaan dana total hingga sebesar Rp1,2 triliun.
Berdasarkan data BLU LPMUKP, realisasi dari periode 2017 hingga saat ini itu terdiri atas penyaluran pembiayaan Rp248,67 miliar di sektor usaha penangkapan ikan, Rp394,9 miliar di perikanan budi daya, Rp169,85 miliar pengolah/pemasar hasil perikanan, Rp6,8 miliar di sektor usaha masyarakat pesisir lainnya, serta Rp21,72 miliar di sektor usaha garam rakyat.
Selain itu, disebutkan pula bahwa total penyaluran tersebut sudah tersalurkan ke 21.215 pemanfaat, yang terdiri atas 10.314 pemanfaat dari penangkapan ikan, 6.317 pemanfaat dari perikanan budi daya, 3.899 pemanfaat dari pengolah/pemasar hasil perikanan, 72 pemanfaat dari usaha masyarakat pesisir lainnya, serta 613 pemanfaat dari usaha garam rakyat.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggapan bahwa pinjaman terhadap usaha sektor kelautan dan perikanan adalah berisiko tinggi adalah anggapan yang salah, karena dengan target NPL (pinjaman bermasalah) 5 persen, ternyata perhitungan secara kasar hanya 3 persen.
Baca juga: Gernas BBI perlu gencarkan pembelian ikan dari nelayan tradisional
Baca juga: KNTI berharap Gernas BBI perkuat rantai pasok UKM perikanan
Baca juga: Gernas BBI Masterclass Ikan vs Kopi sukses kreasikan produk abon lele
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
