Kebijakan itu diambil ketika hampir semua pembatasan sosial dihapus.
Mayoritas suara di parlemen pada Kamis (16/9) malam menolak mosi yang meminta pemerintah mengubah rencana pemberlakuan "pas corona".
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan pas atau kartu izin itu diperlukan untuk mencegah gelombang baru COVID-19.
"Kita masih dalam situasi berbahaya. Tidak melakukan (kebijakan pas corona) itu akan membawa risiko besar," kata Rutte dalam debat panas di parlemen.
Baca juga: Belanda akan longgarkan pembatasan COVID, berlakukan pas corona
Kubu oposisi mempertanyakan perlunya pas corona. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk mendorong vaksinasi, meskipun pemerintah telah berkali-kali mengatakan bahwa vaksinasi tak akan pernah diwajibkan.
"Aturan itu tidak masuk akal, tidak perlu dan salah. Ini merupakan vaksinasi paksa dan memecah belah masyarakat," kata pemimpin oposisi sayap kanan Geert Wilders.
Sekitar 72 persen dari 17,5 juta penduduk Belanda telah menjalani vaksinasi COVID-19 sedikitnya satu kali, menurut data resmi.
Meskipun jajak-jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Belanda mendukung kebijakan itu, pas corona sangat ditentang oleh mereka yang menolak divaksinasi.
Rencana pemberlakuan pas tersebut juga mengundang kemarahan sektor perhotelan. Banyak bar dan restoran mengatakan tak berencana untuk mendukung rencana itu.
Wali Kota Amsterdam Femke Halsema pada Rabu (15/9) mengatakan kepolisian ibu kota tak memiliki kapasitas untuk menegakkan aturan baru itu sehingga tempat publik dan hiburan harus memeriksa sendiri tamu mereka.
Kasus infeksi baru di Belanda telah berkurang hingga sekitar 2.000 per hari. Sekitar 600 pasien COVID-19 masih dirawat di rumah sakit.
Sumber: Reuters
Baca juga: Belanda hapus sebagian besar aturan penggunaan masker saat kasus turun
Baca juga: Belanda gunakan vaksin AstraZeneca hanya untuk usia 60 tahun ke atas
Kali pertama RI terima vaksin Janssen bantuan Pemerintah Belanda
Pewarta: Anton Santoso
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
