"Kegiatan itu untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang sudah tertular dan berapa titer antibodinya sehingga diketahui apakah ada penurunan kasus," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers PPKM yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin sore.
Program seroprevalensi yang rencananya diadakan setiap enam bulan sekali di 34 provinsi, kata Budi, bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan awal berbasis data-data yang riil.
Survei tersebut sedang dipersiapkan dalam dua bulan ke depan untuk menyasar 100 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan melibatkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kementerian Dalam Negeri dan beberapa perguruan tinggi, kata Budi menambahkan.
Baca juga: Kemenkes: Waspadai pelaku perjalanan dari negara perbatasan
Seroprevalensi adalah jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serologi atau serum darah.
"Jadi kita masih punya waktu untuk menyempurnakan platform melacaknya kita, agar benar-benar menjadi jauh lebih siap kalau nanti ada gelombang ketiga yang datang atau juga kalau nanti memang sudah beralih ke endemi," katanya.
Budi mengatakan strategi deteksi atau 3T (testing, tracing, treatment) di Indonesia terus mengalami peningkatan berkat kerja sama seluruh pihak, termasuk personel TNI-Polri.
Budi melaporkan pelacakan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah sampai pada angka rata-rata sepuluh kotak erat per kasus konfirmasi.
Namun sampai saat ini baru 50 persen orang yang dites berhasil diisolasi pada fasilitas terpusat. Artinya, belum seluruh masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 hasil pelacakan berhasil diisolasi, kata Budi menambahkan.
Dari sisi testing hingga pekan lalu, kata Budi, sudah mencapai 1,1 juta orang dites per pekan atau setara empat kali lipat lebih banyak dari panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mensyaratkan minimal satu per 1.000 orang per pekan.
"Kalau untuk panduan WHO kan satu per 1.000 per minggu, kira-kira 270 ribu orang per minggu untuk positivity rate di bawah 5 persen, sekarang kita positivity rate sudah di bawah 5 persen, kita sudah 1,1 juta orang per minggu, sudah hampir empat kali lipat dari standarnya WHO dan ini saya lihat juga terus meningkat walaupun positivity rate kita sekarang sudah turun di bawah 3 persen," katanya.
Budi berharap level testing harus sama seperti tracing supaya pemerintah bisa lebih cepat mengidentifikasi saat muncul kasus baru dan lebih cepat memberikan respons yang tepat baik pada individu maupun dalam rangka pencegahan ke lingkungan di sekitarnya.
Budi mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang takut dites. Hasil survei Kemenkes melaporkan masih 50 persen masyarakat yang mau dites saat dilakukan pelacakan.
"Rupanya masih banyak yang merasa khawatir kalau dites takut ketahuan kalau dia sakit. Saya bilang lebih baik ketahuan nggak apa-apa juga kok, penyakit ini 80 persen nggak perlu masuk rumah sakit, yang masuk rumah sakit mungkin hampir 80-90 persennya sembuh," katanya.
Baca juga: Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dapat bantuan oksigen "concentrator"
Baca juga: Menkes ungkap penyebab belanja kesehatan Rp490 triliun per tahun
Baca juga: Kemenkes libatkan asuransi swasta imbangi biaya kuratif JKN
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
