Komisi VI setujui pagu anggaran 2022 Kemenkop-UKM Rp1,44 triliun

21 September 2021 23:24 WIB

Tangkapan layar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas

usulan perubahan ini tak mengubah total dari pagu anggaran, hanya berbeda dalam persoalan alokasi untuk kedua program tersebut

Komisi VI DPR menyetujui penyesuaian alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,44 triliun yang dialokasikan dalam dua program.

Berdasarkan usulan perubahan pada rapat kerja (raker) Komisi IV DPR, program kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi berubah menjadi Rp1,05 triliun dari sebelumnya Rp1,071 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp387,7 miliar dari sebelumnya Rp370,43 miliar.

“Catatan penyesuaian perubahan pagu tahun anggaran 2022 antara lain, persyaratan kelompok usaha mikro untuk transformasi dari informal ke formal melalui legalitas usaha dengan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB),” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam raker bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, pemasyarakatan kewirausahaan untuk menumbuhkan kewirausahaan produktif melalui penyusunan rencana bisnis atau usaha.

Terakhir, bantuan modal bagi usaha mikro yang akan digunakan untuk melanjutkan usahanya pada masa pandemi COVID-19.

Adanya usulan perubahan ini tak mengubah total dari pagu anggaran, hanya berbeda dalam persoalan alokasi untuk kedua program tersebut.

Fokus anggaran Kemenkop-UKM terdiri dari pembiayaan rumah produksi bersama atau factory sharing sebesar Rp100 miliar, sistem data base tunggal UMKM sebesar Rp405,93 miliar, fungsi pendidikan sebesar Rp236,69 miliar, lalu anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp231,14 miliar.

Kemudian, belanja operasional pegawai atau belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp120,27 miliar, dan belanja operasional pemeliharaan dengan total 82,98 miliar.

Anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan menilai program-program penataan data manajemen keuangan dan fungsi anggaran yang disusun oleh Kemenkop-UKM sangat teliti.

“Pengalokasiannya pun saya lihat sangat detail, sehingga hal-hal yang tidak bermanfaat yang hanya pekerjaan-pekerjaan manajemen yang tidak ada gunanya semua mulai direalokasi. Saya salut dengan fokus anggaran yang sudah ditata,” ungkapnya.
Baca juga: Menkominfo: Pemerintah terus genjot penyaluran KUR untuk dorong UMKM
Baca juga: Kemenkop buat "master plan" jadikan UMKM bagian rantai pasok industri