ACC-BIS beranggotakan 13 gubernur bank sentral anggota BIS dari negara-negara di Asia-Pasifik, yaitu Australia, Tiongkok, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
“Sebagai Ketua ACC-BIS, saya akan memperkuat dan mempererat komunikasi dan kerja sama antar bank sentral di Asia Pasifik agar proses pemulihan ekonomi dapat terus terjadi secara merata di seluruh negara, serta mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkesinambungan," kata Perry dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Perry juga akan berperan dalam mengarahkan aktivitas ACC-BIS di berbagai area kebanksentralan, seperti moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Dalam periode kepemimpinannya, ia mengaku akan mendorong ACC-BIS untuk menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan di sejumlah isu yang sedang mengemuka di kalangan bank sentral di dunia.
Salah satunya yakni seperti cara melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju, serta bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim.
"Saya juga akan mendorong ACC-BIS untuk menghasilkan riset mengenai prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya dan memitigasi risiko yang ada di dalamnya," tegas Perry.
Keketuaan Gubernur BI di ACC-BIS juga akan dapat mendukung agenda Indonesia pada Presidensi G-20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023 yang akan datang.
Baca juga: Gubernur BI: Likuiditas perbankan melimpah, sangat tinggi
Baca juga: Gubernur BI: Krisis Evergrande tak pengaruhi pasar SBN RI dan rupiah
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
