Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan merevitalisasi posyandu untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya lebih pendek ketimbang rata-rata anak-anak seusianya.
“Pak Mendagri mengarahkan supaya BKKBN merevitalisasi posyandu, sehingga kami menyiapkan revitalisasi untuk posyandu menjadi posyandu yang terholistik dan terintegrasi,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam konferensi pers via daring yang diikuti dari Jakarta, Selasa.
Dalam upaya merevitalisasi pos pelayanan terpadu atau posyandu, Hasto menjelaskan, pekan ini BKKBN merekrut 600 ribu personel untuk membentuk 200 ribu tim pendamping keluarga.
Anggota tim pendamping keluarga, ia melanjutkan, akan menjalani pelatihan selama dua bulan dari Oktober hingga November 2021.
“Ini hal-hal yang harus cepat kami selesaikan agar nanti di awal-awal tahun 2022, kita tinggal berlari untuk mengejar angka (kasus stunting) 14 persen,” kata Hasto.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan peraturan tentang kegiatan posyandu dan penugasan bidan di setiap desa guna mendukung upaya percepatan penurunan angka kasus stunting.
“Kami juga sudah mengunjungi Menteri Kesehatan untuk kita bersama-sama memfokuskan kegiatan-kegiatan yang punya daya kejar tinggi," katanya.
"Kami juga sepakat untuk Permenkes yang mengatur di desa harus ada bidan. Artinya bidan kepanjangan tangan pemerintah yang ini akan memudahkan, mempercepat pendampingan keluarga dalam rangka penurunan stunting,” ia menambahkan.
Pemerintah berupaya menurunkan angka kasus stunting dari sekitar 27 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Baca juga:
BKKBN menggerakkan mahasiswa untuk mendukung penurunan kasus stunting
BKKBN menajamkan intervensi dari hulu untuk cegah stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2021
